Diperlukan studi pendataan

Setelah membaca tulisan ''Tenaga Belia yang Siap Pakai'' (TEMPO, 22 Mei,Pendidikan), karib saya, Sargue berkomentar, ''Kita ini suka latah, ikut-ikutan memberikan janji kosong kepada masyarakat. ''Istilah ''janji kosong'' itu tampaknya digunakan untuk merujuk pada istilah ''siap pakai''yang baginya terlalu bombastis dan mustahil diharapkan dari lulusan sistem pendidikan umum di mana pun. Sebab, tuntutan kerja selalu berubah dari waktu ke waktu. Mengingat dinamika ini, kata Sargue melanjutkan, akan lebih realistis bila dikatakan bahwa lulusan ''SMP Wardiman'' itu diharapkan kelak ''siap latih''. Sebab, tidaklah mungkin para pelajar yang belia itu dipaksa melahap kurikulum wajib (yang selama ini dikeluhkan ''terlalu berat karena terlalu banyak'')plus keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang tak jelas seperti apa juntrungannya itu. Pengangguran, orang tahu, bukanlah semata-mata tanggung jawab Departemen P dan K karena orang pun mafhum bahwa Departemen P dan K bukanlah dewa sakti yang dapat menyulap mendung menjadi pelangi. Karena itu, ''penghapusan'' sekolah menengah kejuruan (SMK) dan ''penciutan''berbagai jurusan di PT (c.q. IKIP), menurut Sargue, adalah pertanda sikap realistis dan bertanggung jawab. Telah terlihat bahwa mayoritas lulusan SMK tak terwadahi dengan baik oleh sektor pemakai tenaga kerja. Berbagai jurusan di IKIP ditutup karena terbukti seperti tercermin dalam temuan studi ''Pelacakan Lulusan S-1 IKIP'' yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bahwa mayoritas sarjana lulusan administrasi pendidikan (dan beberapajurusan lain) ''terpaksa'' bekerja di mana-mana, sekenanya, dengan kapasitas yang tak sesuai dengan bidang kesarjanaannya. Ini terutama karena praktek rekruitmen ketenagaan tidak sesuai dengan semangat profesionalisme kesarjanaan. Sarjana administrasi pendidikan usia muda, umpamanya, tak bakalan dalam waktu wajar dapat mencapai kedudukanpenilik sekolah jabatan itu diperuntukkan bagi para tenaga usia tua dengan dalih ''pengalaman''. Saya tak mempunyai gambaran jelas sejauh mana Departemen P dan K telah menggalang kerja sama terprogram dengan sektor pemakai tenaga kerja lulusan, seperti sektor industri, perdagangan, transportasi, atau pariwisata. Tapi satuhal terasa pasti: bila Departemen P dan K terburu-buru membuka 150 ''SMP Wardiman'' dan membuka ratusan lagi SMK yang selama ini telah ditutup, saya khawatir itu akan menghasilkan kejutan yang tak melegakan masyarakat.Untuk itu, saya menyarankan, sebelum langkah besar itu diambil, lebih dulu diadakan ''studi pendataan'' untuk menjaring informasi pokok semacam ini: n Di mana para lulusan SMK bekerja? Sebagai apa? Sesuaikah dengan latar bekal keterampilan formalnya? n Berapa tahun setelah lulus (umumnya) mereka memperoleh pekerjaan? Berapa persen lulusan (yang tak melanjutkan studi) memperoleh pekerjaan? n Bagaimana tanggapan para pemakai tenaga kerja tentang keterampilan para lulusan SMK itu? Apa saran pemakai tenaga kerja untuk meningkatkan kesiapan kerja para pekerja belia itu? Dengan data temuan studi tadi, Departemen P dan K dapat lebih mengatur langkah selanjutnya. Untuk memastikan relevansi pembekalan keterampilan kerja di SMK dengan tuntutan kerja yang sebenarnya, diperlukan kerja sama terprogram antara pihak Departemen P dan K (atau yang mewakilinya) dan pihak pemakai tenaga kerja. Saya kira, dengan kerja sama lintas-sektoral semacam itu, beban pendidikan dapat didudukkan dalam proporsinya, yakni sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama tiga komponen utama bangsa: pemerintah, masyarakat, dan orang tua. BACHRUDIN MUSTHAFA 40 McMillen Ave., Apt. # 3-D Columbus, Ohio 43201 USA