Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SALAH satu tugas pemerintah adalah terus menyalakan api harapan di tengah kehancuran ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, memproyeksikan ekonomi Indonesia (produk domestik bruto atau PDB) bakal tumbuh 4,5-5,5 persen pada 2021, pemerintah seperti sedang mengembuskan angin surga. Pada triwulan II tahun ini, ekonomi merosot 5,32 persen, terendah sejak 1998, ketika Indonesia dan kawasan Asia dihantam krisis moneter.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Joko Widodo menyampaikan optimisme itu dalam Sidang Tahunan MPR-DPR pada 14 Agustus lalu. Sudah pasti bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah untuk mendorong ekonomi Indonesia membal kembali hampir dua kali lipat pada tahun depan. Tanpa pandemi pun, ekonomi Indonesia terus menurun sejak triwulan I 2018, ketika ekonomi negeri ini masih tumbuh 5,27 persen. Sepanjang pemerintahan Jokowi, ekonomi Indonesia hanya tumbuh di kisaran lima persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pandemi Covid-19 telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan dunia. Cina, yang selama ini menjadi barometer perekonomian dunia dengan tumbuh rata-rata di atas 6 persen, bahkan di atas 8 persen pada periode sebelum 2012, nyungsep 6,8 persen pada triwulan I 2020. Pada triwulan II, Cina mampu bangkit 3,2 persen. Para pekerja kembali ke pabrik karena ekspor komputer dan telepon pintar naik sampai 9 persen pasca-pola bekerja dari rumah.
Indonesia jelas memerlukan pengungkit yang kuat untuk bisa lepas dari krisis akibat pandemi ini, seperti yang terjadi pada Cina. Namun, jika melihat PDB menurut lapangan usaha, Indonesia butuh keajaiban untuk mendapat pengungkit itu. Dari lima lapangan usaha yang memberikan kontribusi di atas 65 persen PDB, hanya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih tumbuh positif. Industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta pertambangan dan galian tumbuh negatif.
Dengan kondisi seperti itu, wajar jika konsumsi rumah tangga dalam PDB menurut pengeluaran juga tumbuh negatif. Akibat pandemi, banyak sektor usaha yang gulung tikar atau mengurangi jumlah tenaga kerja dengan merumahkan pekerja ataupun melakukan pemutusan hubungan kerja. Insentif pemerintah kepada masyarakat, baik secara langsung (bantuan tunai) maupun tidak langsung melalui dunia usaha, belum menunjukkan hasil positif.
Salah satunya insentif pajak untuk dunia usaha. Dari total insentif pajak sebesar Rp 120,6 triliun, realisasinya baru Rp 16,6 triliun, setara dengan 13,8 persen. Secara keseluruhan, realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga pekan pertama Agustus masih Rp 151,3 triliun atau 21,8 persen dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun. Realisasi berbagai program bantuan langsung tunai rata-rata juga masih di bawah 50 persen.
Indonesia sebetulnya punya pengalaman luar biasa ketika mampu membalikkan perekonomian yang jatuh sampai minus 13,1 persen pada 1998 menjadi 0,8 persen pada tahun berikutnya. Saat itu, industri pengolahan bangkit dengan cepat menjadi motor utama lonjakan ekonomi. Konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dilihat dari pengeluaran. Ketika itu, ekonomi rakyat memang tak terpukul seperti sekarang.
Pertanyaannya sekarang adalah sektor mana yang akan mampu menjadi pengungkit ekonomi Indonesia. Ujiannya bisa dilihat pada triwulan III 2020. Jika mampu membalikkan keadaan, Indonesia akan keluar dari jurang resesi—sebuah negara disebut mengalami resesi jika mencatat pertumbuhan negatif dua triwulan berturut-turut. Sebaliknya, jika resesi yang terjadi, optimisme pemerintah pada 2021 akan jadi angan belaka.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
