Mitigasi Bencana Gempa dan Standar Bangunan

Sebagai negara yang sering dilanda gempa, kita memerlukan cara yang tepat untuk mereduksi risiko gempa, terutama untuk bangunan publik. Hingga kini, ketaatan masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan standar ketahanan gempa masih rendah. Padahal sudah ada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1726-2002 tentang standar bangunan tahan gempa yang telah diterbitkan dan telah direvisi menjadi SNI 1726-2012. Revisi itu terjadi atas pertimbangan keberlanjutan dan meminimalkan kerusakan bangunan gedung akibat gempa bumi berdasarkan sejarah gempa masa lalu dan langkah-langkah mitigasi standar baru.

Pemerintah daerah masih lemah dalam menerapkan kebijakan standar bangunan tahan gempa. Perubahan mendasar dalam standar baru bangunan tahan gempa pada prinsipnya ada di tingkat kinerja runtuhnya struktur. Para praktisi dan pemerintah daerah belum siap menghadapi perubahan itu, terutama dalam implikasi anggaran pelaksanaan proyek dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Hal ini diperparah lagi oleh rendahnya kualitas pendidikan praktisi dan pejabat pemerintah daerah.

Akibatnya, pelaksanaan standar baru terasa lambat diterapkan dan bermasalah bagi keberlanjutan konstruksi gedung. Salah satu contoh, masyarakat melihat bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar menjadi rusak berat akibat gempa. Idealnya, suatu struktur bangunan publik pascagempa diharapkan mampu tetap berdiri dan secara fungsional masih bisa digunakan.

Pemerintah memerlukan manajemen risiko bencana yang dilengkapi peta tematik kebencanaan sebagai informasi kebencanaan spasial. Esensi Undang-Undang Penanggulangan Bencana adalah usaha mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pemerintah memerlukan inovasi dan sinkronisasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang telah menyusun rencana strategis dengan sasaran menurunnya indeks risiko bencana secara signifikan.

Target penurunan indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya, yaitu komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dari ketiga komponen itu, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, sehingga indeks dapat diturunkan dengan cara meningkatkan kapasitas atau komponen kapasitas. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan di setiap tataran pemerintahan dan masyarakat.

Gempa yang terjadi berulang kali semestinya menyadarkan pemerintah dan masyarakat tentang perlunya penerapan struktur bangunan yang akrab dengan gempa karena mampu mereduksi efeknya. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban gempa adalah karena tertimpa material bangunan. Dengan demikian, mau tidak mau kita harus memikirkan solusi dalam teknik bangunan serta mengevaluasi dan memasyarakatkan aspek struktur bangunan di daerah rawan gempa. Selain itu, dibutuhkan teknologi tepat guna yang murah dengan bahan baku lokal yang melimpah guna meminimalkan dampak gempa.

Dalam konteks tersebut, sebenarnya penemuan atau inovasi teknologi sudah menghasilkan bermacam pilihan. Sayangnya, banyak pihak kurang merespons hal tersebut. Perkembangan teknik sipil, khususnya konstruksi bangunan tahan gempa, dalam dekade terakhir ini telah cukup maju, yaitu adanya perubahan paradigma dari menilai kekuatan dan daktilitas menjadi kinerja. Para ahli struktur menyadari bahwa keamanan dan keselamatan bangunan tidak hanya bergantung pada tingkat kekuatan, tapi juga pada tingkat deformasi dan energi terukur pada kinerja struktur.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan Anda ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.