Hak menguji pada mahkamah agung

Polemik SIUPP: Hak Menguji pada Mahkamah Agung Polemik tentang SIUPP masih terus berlangsung. Sebenarnya, polemik itu tak perlu terjadi kalau saja Mahkamah Agung dapat melakukan judicial review terhadap Peraturan Menteri Penerangan Tahun 1974, atau bahkan terhadap undang-undang yang tingkatnya di bawah UUD sebagaimana yang dianut di Amerika Serikat. Bahkan di Prancis hak menguji undang-undang itu dilakukan sebelum undang-undang itu diundangkan. Memang, hak menguji terhadap UU oleh Mahkamah Agung dirasakan perlu, bahkan sangat mendesak, karena banyaknya UU yang mungkin tidak sesuai dengan UUD 1945. Adalah sangat relevan dalam menanggulangi masalah SIUPP ini memberikan wewenang kepada Mah- kamah Agung untuk menguji, antara lain, kebenaran prosedur dalam penyusunan SIUPP, isinya SIUPP dibandingkan dengan UU yang ada di atasnya, dan konsistensinya dengan Pasal 28 UUD 1945. Adanya hak menguji pada Mahkamah Agung ini merupakan tuntutan zaman yang selaras dengan semangat demokrasi dan keterbukaan. Itu tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat keseimbangan antara lembaga judikatif, legislatif, dan eksekutif adalah un- sur dominan dalam mengatur napas kehidupan demokrasi yang berasaskan Pancasila. FRANS H. WINARTA, S.H. Kelapa Gading Boulevard TB 2/24 Kelapa Gading Permai Jakarta 14240