Jangan Berhenti di Moratorium

DARI Norwegia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengibarkan bendera moratorium: dua tahun jeda. Stop penerbitan izin konversi hutan dan lahan gambut untuk kepentingan industri. Keputusan ini layak mendapat apresiasi jika benar diterapkan pada 2011-2013 nanti. Moratorium ini bisa menyelamatkan 1,98 juta hektare hutan—satu langkah penting di tengah kian seriusnya fenomena pemanasan global.

Hutan, paru-paru bumi, berfungsi meredam laju peningkatan pembuangan atau emisi karbon dioksida. Emisi inilah yang antara lain membuat suhu bumi naik dan iklim meracau tak menentu. Tapi kesungguhan pemerintah masih harus dipertanyakan. Ada tenggang enam bulan sebelum moratorium berlaku resmi. Menyimak perilaku perizinan selama ini, yang kacau koordinasi di tingkat pusat dan daerah, bukan mustahil dalam setengah tahun ini izin konversi diobral.

Moratorium telah memicu kerisauan praktisi perkebunan. Pengusaha sawit, misalnya, meminta pemerintah menjaga target 40 juta ton produksi minyak sawit mentah (crude palm oil, CPO) pada 2020. Target ini menuntut ekspansi kebun sawit dalam skala masif, mengingat saat ini produksi CPO baru di level 20,8 juta ton. Pengusaha gula juga bereaksi serupa. Perluasan kebun tebu bisa terhenti bila jeda konversi dimuai. Padahal pemerintah sudah menjanjikan 1,2 juta hektare hutan Papua untuk kawasan pengembangan tanaman pangan (food estate).

Suara kubu aktivis lingkungan terbelah. Ada yang memuji, tak sedikit yang meragukan moratorium. Mereka menilainya ”terlalu kecil, terlambat pula”. Sejak lima tahun lalu seruan jeda tebang terdengar lantang tapi tak bersambut. Pembalakan liar bahkan mencapai puncaknya pada 2003-2006. Empat puluh persen lahan gambut dihajar industri hutan. Dua tahun jeda konversi terlalu sedikit untuk menyembuhkan hutan yang sekarat.

Moratorium juga bukan keputusan gratis. Pemerintah Norwegia menghibahkan US$ 1 miliar untuk jeda konversi ini. Hibah ini tak lain carrot and stick: gula-gula dan gada untuk mendesak janji Yudhoyono menurunkan 26 persen emisi karbon pada 2020. Uang hibah baru dibayarkan pada Oktober nanti, ketika strategi penurunan emisi karbon telah dirancang dengan capaian yang jelas.

Nilai US$ 1 miliar sebetulnya juga kelewat murah. Bloomberg memperkirakan, di pasar perdagangan karbon dunia (dalam konteks REDD atau skema reduksi emisi karbon melalui perusakan dan penebangan hutan), pelestarian lahan gambut Indonesia bernilai US$ 39 miliar per tahun. Angka menggiurkan ini menuntut sistem pengelolaan hutan ekstraketat. Kondisi itu mustahil tercapai tanpa perubahan radikal dalam praktek bisnis dan birokrasi yang sarat korupsi.

Skema jeda konversi ini juga menyiratkan aroma aneh. Puasa penerbitan izin konversi berlangsung dua tahun. Seharusnya, patokannya adalah kinerja, bukan kontrak berbasis waktu. Segenap kriteria capaian harus ditetapkan, dievaluasi secara transparan dan periodik. Lalu moratorium dicabut jika target penyembuhan hutan telah tercapai. Kanker yang menggerogoti hutan kita bisa dibilang tinggal selangkah menuju stadium terminal.

Permasalahannya berlapis-lapis, mulai manipulasi perizinan, kekacauan peruntukan kawasan, peminggiran hak masyarakat adat, sampai lemahnya pengawasan. Semua problem rumit itu tak mungkin diatasi hanya dengan jurus basa-basi. Demi moratorium yang bergigi, Presiden harus segera menerbitkan keputusan yang diikuti sederet perangkat teknis pendukung. Tanpa terjemahan komitmen secara teknis, moratorium tak lebih dari deklarasi kosong untuk—lagi-lagi—membina citra.