Jangan Lagi Api Kecil Membakar Kita

ADA banyak alasan untuk optimistis dari "Pertemuan untuk Poso" di Malino, kota kecil 77 kilometer dari Makassar, pada 19 sampai 21 Desember lalu. Alasan utama tentu saja dihasilkannya sebuah deklarasi damai. Kita tahu, perdamaian adalah barang yang teramat mahal untuk kabupaten di Sulawesi Tengah itu dalam tiga tahun belakangan, tepatnya sejak pemuda Roy Runtu yang mabuk membacok Ridwan pada Natal tahun 1998. Cekcok sepele Roy dan Ridwan yang berbeda agama akhirnya secara tidak masuk akal menjelma menjadi konflik besar-besaran. Ratus-an rumah dibakar, gedung diambrukkan, rumah ibadah digasak, dan korban sulit dihitung. Polisi menaksir 572 orang tewas dalam tiga tahun ini. Laskar Jihad mencatat jumlah yang tewas 2.012 orang. Kita boleh optimistis karena berbeda dengan sekian pertemuan sebelumnya, di Malino kelompok yang bertikai langsung datang sendiri. Mereka pula yang menyiapkan butir demi butir deklarasi damai, mendiskusikannya, memperdebatkannya. Itu sebabnya, yang menandatangani deklarasi damai Malino banyak: 23 wakil Kristiani, 25 wakil muslim, 7 mediator. Memang, harus dimaklumi, "luka-luka" selama tiga tahun jelas tak mungkin disembuhkan dalam sehari dua hari. Apalagi, ini bukan cuma soal bangunan dibakar atau gedung dirusak, tapi soal anak, bapak, ibu, saudara, kerabat yang dibunuh di depan mata. Trauma rakyat di Poso butuh waktu untuk dihilangkan. Sebab itu, berharap perdamaian akan cepat-cepat terwujud secepat menghidangkan mi instan jelas merupakan mimpi kosong. Maka, jika kita masih mendengar ada letusan senjata di Poso sehari setelah deklarasi diteken, mungkin itulah bagian yang pasti akan dialami rakyat Poso dalam proses "penyembuhan luka" tadi. Para penanda tangan deklarasi pastilah sudah punya cara untuk meredamnya—misalnya dengan cara mengontak para pemimpin kedua agama di daerah yang kembali bergolak, duduk bersama lagi, menyodorkan alternatif damai kembali. Proses menuju damai yang permanen pastilah akan banyak mengalami ujian. Seberapa cepat damai permanen akan dicapai, hal itu banyak bergantung pada seberapa baik para pemimpin agama dan masyarakat di sana menyediakan "katup-katup pengaman" untuk meredam konflik susulan setelah Deklarasi Malino itu ditandatangani. "Katup pengaman" itu bisa berupa prosedur standar, misalnya jika ada konflik siapa yang harus dikontak, siapa yang harus mengatur pertemuan, dan sebagainya. Hal seperti ini dilakukan di Sampit dan hasilnya cukup menggembirakan, walau belum mampu melenyapkan semua konflik. Hal lain yang penting dilakukan, segera pulangkan rombongan laskar dari kedua agama ke daerah mereka berasal. Biarlah para pemuka agama dan masyarakat Poso menyelesaikan konflik mereka sendiri, tanpa perlu campur tangan dan bantuan pihak luar Poso. Para pemuka Poso perlu diberi waktu untuk menyosialkan Deklarasi Malino ke rakyatnya. Bersamaan dengan itu, aparat penegak hukum boleh mulai mengumpulkan senjata api dari tangan rakyat kebanyakan. Ada satu hal yang jangan dilupakan. Para ahli sosial di sana hendaknya mulai merekam seluruh proses menuju perdamaian permanen ini. Karena, seperti kritik ahli sejarah Kuntowijoyo, kita tak pernah punya catatan tentang bagaimana menyelesaikan konflik, terutama yang bernuansa agama. Jika Poso rampung kelak, kita tak boleh lagi kecolongan oleh api besar yang membara dari percikan "korek api" ini.