Kode Etik Wartawan Denmark versus Indonesia

SAAT aksi kerusuhan meruyak di berbagai negeri akibat kontroversi kartun Nabi Muhammad yang di-terbitkan oleh koran Jyllands-Posten, muncul pernyataan menarik dari Uni Eropa. Organisasi ini resah membayangkan dampak ekonomi-politik aksi itu. Me-reka menyatakan, para pelaku jurnalistik (wartawan, editor, pengelola media massa) perlu kembali ke kode perilaku (code of conduct).

”Pers Eropa harus memberikan pesan jelas kepada dunia Islam bahwa mereka menyadari akibat dari pelaksana-an hak kebebasan berekspresi. Pers bisa dan bersedia me-lakukan swa-regulasi,” ujar Komisioner Uni Eropa untuk urusan Keamanan dan Peradilan, Franco Frattini, dikutip Daily Telegraph, Inggris. Sebagai tindak lanjut dari pernyataan tersebut, Uni Eropa mengingatkan media agar ekstrahati-hati dan penuh pertimbangan (prudent) saat meliput ma-salah-masalah agama.

”Sikap ekstrahati-hati dan penuh per-timbangan” inilah yang semestinya men-jadi pedoman para pekerja jurnalistik. Selama ini justru di sinilah permasalah-annya. Dalam soal kartun Nabi Muhammad, misalnya, sejumlah telaah yakin bahwa pengelola surat kabar Jyllands-Posten tidak ekstrahati-hati dan penuh pertimbangan. Telaah independen juga menemukan, penyebab masalah itu ada-lah ”sikap hati-hati dan penuh pertimbangan” ini tidak termaktub dalam kode etik jurnalistik wartawan Denmark (The National Code of Conduct).

Kode etik ini dirumuskan para wartawan Denmark, lalu disahkan parlemen pada 1992. Panduan ini berisi total 20 ketentuan. Ada tiga kelompok ketentuan, yakni se-suatu yang terkait dengan informasi yang benar, perilaku yang bertentangan dengan praktek jurnalistik yang baik, dan tata cara meliput kasus-kasus hukum/pengadilan.

Dari sederet ketentuan itu, tak satu pun yang menyebut-kan bahwa wartawan perlu melakukan pertimbangan yang matang sebelum menerbitkan laporan yang berpoten-si menimbulkan persoalan. Satu pasal di kode etik itu ha-nya menyebutkan, ”informasi yang barangkali bernuansa prasangka atau menghina seseorang... seharusnya diperiksa secara cermat.” Tak ada kewajiban untuk peduli topik-topik sensitif.

Kerusuhan akibat kartun Nabi merupakan bukti jelas bahwa kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers bukanlah sebuah kemerdekaan yang mutlak dan tanpa ba-tas. Ada sangat banyak sumber rujukan soal ini. Salah satu-nya adalah buku Speech, Media, and Ethics: The Limits of Free Expression yang ditulis pengamat jurnalistik Raphael Cohen-Almagor. Salah satu argumennya, ”Kebebasan ber-bicara adalah sebuah aturan pemandu, salah satu fondasi demokrasi, namun pada saat yang sama ia tidak boleh melahirkan anarki, dan hak kebebasan ber-ekspresi tidak termasuk hak untuk merugikan orang lain.”

Itu sebabnya mengapa banyak kode etik jurnalistik mem-berikan rambu-rambu soal kemerdekaan berekspr-esi. Ban-dingkanlah kode etik jurnalistik Denmark dengan kode etik organisasi wartawan di Amerika Serikat (AS), The Society of Professional Journalists. Salah satu pedom-an wartawan AS adalah ”menghindarkan stereotipe berdasar-kan ras, jenis kelamin, agama, ke-lom-pok etnis, geografi, orientasi seksual, cacat fi-sik, penampilan fisik, ataupun status s-osial.”

Untunglah, di Indonesia pada 14 Maret 2006 lalu lahir kode etik jurnalistik yang baru, yang disahkan oleh 27 organisasi wartawan. Kelahiran Kode Etik Jurnalistik layak disambut gembira karena kode etik itu memasukkan satu pasal yang bisa menghindarkan media di Indonesia dari kejadian seperti dialami Jyllands-Posten. Dalam Pasal 8 disebutkan, ”Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa.…”

Pasal ini sangat penting mengingat panduan etika yang berlaku sebelum ini, yang dikenal dengan Kode Etik Wartawan Indonesia—disahkan pada 1999 oleh 26 organisasi wartawan—sama sekali tak mencantumkan ketentuan menghadapi topik sensitif.

Yang juga menarik dari kode etik baru ini, ada ketentu-an soal integritas wartawan, seperti tidak membuat beri-ta bohong, atau tidak melakukan tindak plagiat. Selain itu juga ada soal kepatutan seperti tidak menampilkan peristiwa yang supersadistis—ini yang dilanggar sejumlah stasiun televisi kita saat memberitakan kerusuhan di Abepura—dan melindungi pelaku kejahatan yang masih di bawah umur.

Hanya, kode etik ini juga tak sempurna. Satu hal pe-n-ting yang belum diatur adalah soal larangan wartawan menerima suap. Inilah penyakit kronis yang mendera sebagian wartawan Indonesia.