Larangan kampanye di kampus: baik buruknya

Dengan keluarnya Keppres Nomor 8 tahun 1992, dilarang melakukan kegiatan kampanye di sekolah dan kampus. Jadi, antara tanggal 10 Mei dan 3 Juni 1992, ketiga OPP (organisasi peserta pemilu) tidak dapat "menjual" program-programnya di hadapan para pelajar dan mahasiswa. Padahal, di tempat itulah terdapat pemilih-pemilih baru yang potensial. Dari 17 juta pemilih baru, kita pastikan sebagian besar adalah para pelajar SLA dan mahasiswa tingkat awal. Andai kata Keppres tersebut mengizinkan ketiga OPP berkampanye di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus, tempat tersebut akan menjadi ajang pertarungan yang seru untuk menarik massa sebanyak-banyaknya. Pertimbangan pemerintah mengeluarkan larangan tersebut mungkin didasari oleh keinginan menjaga kestabilan suasana di kalangan pelajar dan mahasiswa selama kampanye. Kampanye yang dilakukan di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus dapat menimbulkan perpecahan di antara mahasiswa atau pelajar. Namun, melarang ketiga OPP berkampanye di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus bisa menyebabkan dampak negatif. Larangan tersebut menyebabkan sebagian besar pelajar dan mahasiswa tidak dapat mengetahui secara langsung program-program yang ditawarkan oleh para kontestan lewat mimbar-mimbar kampanyenya. Juga tidak dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan pemilu dan dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh terhadap kegiatan pemilu. SUNU WIDI PURWOKO Jalan Bendungan Jago K 449 Jakarta 10650