Macron dan Rembuk Akbar Nasional

Namun, bagi sebagian masyarakat, kenaikan pajak itu memperburuk kondisi sosial dan keuangan mereka yang rapuh. Hal tersebut memicu unjuk rasa spontan, juga pemblokiran beberapa jalan tol, atau bundaran jalan. Aksi-aksi ini diprakarsai oleh kelompok-kelompok kecil independen. Demonstrasi tersebut juga turut memicu berbagai macam bentuk ekspresi ketidakpuasan, yang terkadang disertai pula dengan kekerasan.

Kedua, bagaimana reaksi pemerintah Prancis? Presiden Macron mempertimbangkan tuntutan keadilan, pengakuan, dan perbaikan pengupahan dan ingin menanggapinya dengan cepat. Kebijakan-kebijakan "darurat" yang telah diambil oleh pemerintah merupakan jawaban atas harapan jangka pendek yang disampaikan oleh pengunjuk rasa. Pembatalan kenaikan pajak bahan bakar minyak, kenaikan tunjangan kerja (tunjangan sosial untuk melengkapi gaji para pegawai dan pekerja independen berpenghasilan rendah), dan pembebasan pajak uang lembur diharapkan dapat memperbaiki tingkat kehidupan seluruh masyarakat.

Kebijakan tersebut tidak mempersoalkan strategi ekonomi global kami yang bertujuan meningkatkan daya saing perusahaan Prancis dan membenahi keuangan negara jangka menengah. Dinamika ini akan terus berlanjut selama 2019 dengan berbagai paket reformasi asuransi tunakarya, aparatur sipil negara, dan pensiun.

Menghadapi "gerakan rompi kuning" ini, pemerintah mengerahkan aparat keamanan secara besar-besaran dengan melibatkan 80 ribu polisi di seluruh wilayah Prancis untuk membatasi kekerasan dan melindungi hak berdemonstrasi melawan mereka yang malah melihat kesempatan untuk merusak. Di Paris pada pekan lalu, ribuan orang berkumpul untuk mengecam kekerasan tersebut dan menyatakan bahwa "gerakan rompi kuning" tidak mewakili sebagian besar rakyat Prancis. Dari hasil pemilihan parlemen Eropa pada Mei 2019, kami akan mengetahui apakah ada partai politik yang akan mendapat keuntungan dari ketidakpuasan ini.

Ketiga, rembuk nasional macam apa yang diinginkan Presiden Macron? Pada 13 Januari lalu, Presiden mengajak rakyat Prancis merundingkan berbagai isu penting yang berkaitan dengan masa depan kami. Beliau meluncurkan Rembuk Akbar Nasional (Grand Débat National) yang belum pernah ada dan akan dilaksanakan hingga 15 Maret mendatang. Presiden ingin mengajak segenap bangsa Prancis turut serta dalam rembuk akbar ini, bukan hanya dengan segelintir pengunjuk rasa.

Rembukan tersebut tidak bermaksud mempertanyakan program yang telah membawa Macron terpilih untuk menduduki tampuk kekuasaan, tapi menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang muncul dalam beberapa pekan terakhir. Tema-tema yang akan dibahas meliputi masalah perpajakan, tata kelola negara, dan pemerintah daerah, serta transisi ekologi dan institusi negara. Hasilnya akan disampaikan oleh Presiden pada April nanti dan akan membantu merumuskan kontrak baru bagi bangsa, memberikan kerangka aksi pemerintah dan parlemen, serta menegaskan posisi Prancis di lingkup Eropa dan internasional.

Rembuk tersebut juga akan membantu rakyat Prancis mengatasi kondisi saat ini demi memelihara nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan terhadap dunia luar sembari memahami dan mempertimbangkan pesan-pesan dan sinyal-sinyal yang dikirim oleh "rompi kuning" dan lapisan-lapisan sosial yang mendukung mereka.

Periode yang dilalui oleh negara kami ini menunjukkan pentingnya memperkuat kembali demokrasi dan kewarganegaraan. Rembukan tersebut mencerminkan kesolidan institusi-institusi negara yang mampu mendengarkan tuntutan sosial rakyat Prancis dan menanggapinya melalui rembuk akbar nasional yang baru pertama kali ini terjadi.