Masih Ada Harapan di Palestina

JALAN damai seolah-olah tertutup rapat ketika serangan roket Israel yang membombardir Jalur Gaza memasuki­ hari kedelapan. Apalagi sedikitnya 160 nyawa melayang di pihak Palestina, disusul serangan balasan Hamas menusuk jauh sampai jantung Kota Tel Aviv. Banyak orang menduga perang kali ini bakal berlangsung lama.

Perkiraan itu tampaknya meleset. Maka wajar saja, ketika gencatan senjata diumumkan, orang tumpah ke jalanan, memekikkan kelegaan dan rasa syukur. Kembang api memenuhi angkasa. Meriah. Penghentian perang ini tidak hanya mencegah jatuhnya lebih banyak korban, tapi juga membawa harapan baru bagi masa depan penyelesaian masalah Palestina.

Kesepakatan ini berkat kecerdikan Presiden Mesir Muhammad Mursi. Ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sibuk berdebat tentang perlu-tidaknya menerbitkan resolusi khusus untuk mendorong gencatan senjata, Mesir bergerak lebih cepat. Presiden Mursi memanfaatkan kedekatan partainya, Ikhwanul Muslimin, dengan penguasa Jalur Gaza, Hamas.

Ketika didirikan pada 1980-an, Hamas boleh dibilang merupakan cabang Al-Ikhwan al-Muslimun di Palestina. Penting dicatat, inilah momen pertama Mesir secara terbuka membantu Hamas. Pada masa Presiden Husni Mubarak, Mesir bahkan tak mengakui keberadaan organisasi itu.

Perubahan sikap Mesir ini mencerminkan pergeseran besar di Semenanjung Arab. Selama ini dukungan negara-negara Arab terhadap perjuangan Palestina cuma sebatas retorika. Perubahan itu terjadi manakala, pada Oktober lalu, Emir Qatar untuk pertama kalinya berkunjung ke Jalur Gaza dan memberi donasi US$ 400 juta.

Gelombang demokratisasi yang melanda Timur Tengah tampaknya membawa angin perubahan. Para pemimpin di sana sadar bahwa mereka tak bisa lagi memerintah tanpa sokongan rakyat. Memberi dukungan terbuka kepada Palestina dan mulai menekan Israel secara diplomatik merupakan investasi politik yang penting untuk menjaga legitimasi politik pemerintahan mereka.

Celakanya, kepentingan politik domestik di Israel dan Palestina juga menjadi penentu jalan perang ataupun damai. Israel dan Hamas sama-sama mendapat keuntungan dari perang delapan hari ini.

Pemerintahan garis keras Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini meraup simpati publik berkat keputusannya memulai serangan roket ke Gaza. Keputusan ini menjadi modal berharga bagi Netanyahu dalam menyambut pemilihan umum, akhir Januari tahun depan. Setelah masa depan politiknya aman di dalam negeri, Netanyahu tentu lebih nyaman untuk berunding.

Netanyahu sudah mengirim sinyal positif ketika dihubungi Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Sikap ini tentu dipengaruhi­ pula oleh posisi Israel yang kian tersudut di kawasan Timur Tengah. Negara ini tak punya pilihan selain memulai kembali perundingan final tentang status kemerdekaan Palestina.

Begitu pula bagi Hamas. Keberanian mereka terus mengusik Israel membuat Hamas kini punya legitimasi moral yang lebih besar ketimbang seteru mereka, Fatah. Mereka kini punya posisi tawar lebih kuat untuk memperoleh konsesi politik dari Fatah. Apalagi kepemimpinan Fatah di bawah Mahmud Abbas kian lama kian kehilangan geregetnya di mata orang Palestina.

Barat pun harus mengubah haluan. Selama ini Fatah—yang kini menguasai Tepi Barat—dinilai lebih moderat dan punya legitimasi politik untuk mewakili Palestina. Kini mereka mesti memperhitungkan Hamas. Jika Hamas dan Fatah mampu merumuskan posisi bersama dalam negosiasi dengan Israel, tampaknya masih ada harapan untuk Palestina.