Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
BUMN wajib meningkatkan penerapan tata kelola (good corporate governance/GCG).
GCG tersebut harus diterjemahkan dalam setiap langkah bisnis, termasuk dalam pemilihan komisaris.
Komisaris dan direksi BUMN sudah semestinya bukan dari partai politik.
BADAN usaha milik negara menjadi buah bibir ketika pos-pos direksi dan komisarisnya diduduki mereka yang dianggap berjasa kepada Prabowo Subianto untuk menjadi presiden terpilih. Kinerja perusahaan pelat merah pun disorot.
Pemerintah mengklaim kinerja BUMN melejit. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan BUMN berhasil merampungkan 92 persen proyek strategis nasional. Penerimaan BUMN melonjak dari Rp 1.930 triliun pada 2020 menjadi Rp 2.933 triliun pada 2023.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.
Foto 
