Mengapa Hanya Satu Organisasi?

Akhir-akhir ini, berita tentang perburuhan cukup ramai. Terlihat bagaimana kakunya sikap penguasa yang tetap menolak keberadaan organisasi buruh atau pekerja selain Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Baru ada dua alasan dikemukakan terhadap penolakan itu. Pertama, organisasi buruh, selain SPSI, lahir bukan dari buruh. Itu pernyataan Dr. Payaman Simanjuntak, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja, dalam wawancara dengan BBC, 5 Agustus 1993. Kedua, pernyataan Sofyan Kaman, anggota DPR, pada BBC, 6 Agustus lalu, yakni keharusan hanya ada satu wadah tunggal. Misalnya KNPI atau Kerukunan Tani. Kuat atau tidak, kedua pernyataan itu perlu dipertanyakan. Jika organisasi buruh harus lahir secara murni, yakni dari kalangan buruh sendiri, rasanya sampai sepuluh kali ganti menteri tenaga kerja, hal itu tak akan terwujud. Soalnya, kita tahu kondisi buruh yang sesungguhnya: mereka umumnya adalah mustad'afin, orang yang terpaksa menjadi orang lemah. Karena itu, patut dihargai orang yang mampu ''merasakan'' menjadi buruh, membangkitkan, dan mengorganisasikan mereka, meskipun di antara mereka mungkin saja ada yang mempunyai motivasi tertentu. Saya pun tidak yakin bahwa semua pengurus SPSI pusat sekarang adalah buruh. Jika semua mereka itu buruh murni, saya kira tak akan ada yang menjadi pengurus, apalagi menjadi anggota DPR MPR. Tak mengherankan bila SPSI seolah-olah kurang dipercayai. Mungkin itu disebabkan para pengurusnya tak memiliki empati untuk bisa merasakan kebutuhan para buruh. Jika hanya ada satu wadah tunggal untuk buruh, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Sebab, persoalan yang dihadapi dan digeluti oleh setiap organisasi massa berbeda-beda. Persoalan yang dihadapi para buruh adalah soal isi perut dan kesejahteraan. Bukan masalah untuk mendapatkan jabatan dan fasilitas seperti di beberapa ormas yang lain. Jadi, persoalan yang diperjuangkan kaum buruh adalah masalah kebutuhan primer. Jika wadah tunggal yang ada tidak atau kurang mampu menangani masalah ini, tidaklah bijaksana jika secara apriori menolak begitu saja keberadaan organisasi buruh selain SPSI. Saya tidak tahu apakah ada alasan lain terhadap penolakan itu. Apakah organisasi buruh yang tak dekat dengan Pemerintah merupakan ancaman terhadap stabilitas? Apakah organisasi yang memakai kata ''buruh'' dicap berhaluan kiri? Bukankah kemerdekaan berserikat dijamin oleh UUD 1945? Dalam menangani kasus-kasus di kalangan perburuhan, tampaknya SPSI tak bisa berbuat banyak. Keinginan sebagian orang untuk mendirikan organisasi buruh yang baru mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap SPSI. Itu semua mestinya menjadi sinyal buat para pengurus SPSI. Juga menjadi perhatian DPR dan Departemen Tenaga Kerja bahwa ada ketidakberesan dalam SPSI khususnya, dan dalam masalah perburuhan umumnya. Ancaman Amerika Serikat mencabut GSP karena kondisi buruh di Tanah Air jangan buru-buru dianggap mencampuri urusan dalam negeri kita. Meskipun AS terkenal arogan, masalah yang disorotinya memang memprihatinkan. Jika kecaman dari negara lain selalu dianggap mencampuri urusan dalam negeri, dikhawatirkan kita juga akan arogan, selalu merasa paling benar. Bagaimana mungkin program pemberantasan kemiskinan akan terwujud jika kesejahteraan kaum buruh tak terangkat. Bukankah sebagian besar orang miskin itu adalah buruh? Mereka umumnya pekerja kasar di berbagai sektor ekonomi. NASRUDDIN D.S. 3H Theresa Apartment Edison St., Makati, 1234 Metro Manila, Filipina