Lawan

Perbesar

Editorial Koran Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Mahasiswa berencana menggelar aksi serentak di sejumlah kota.
Mendekati hari pelaksanaan aksi, terjadi lobi-lobi yang mirip penggembosan.
Koordinator aliansi mahasiswa mendapat teror digital.

Rencana unjuk rasa mahasiswa pada hari ini, 11 April 2022, semestinya tidak surut karena penggembosan, upaya memecah-belah, ataupun intimidasi. Ketika lembaga seperti DPR tak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, ketika kelompok oposisi pemerintah sangat lemah, mahasiswa sudah sepantasnya kembali turun ke jalan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mahasiswa, yang dikoordinasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI, berencana menggelar aksi serentak di sejumlah kota. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain meminta Presiden Joko Widodo tegas menolak penundaan pemilu ataupun masa jabatan presiden tiga periode.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jokowi memang telah berkali-kali menyatakan tidak setuju dengan penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Namun Jokowi belum bersikap tegas soal jabatan presiden tiga periode. Pernyataan Jokowi, bahwa konstitusi harus dihormati dan dipatuhi, masih bersayap. Wajar saja bila mahasiswa resah dan bertanya-tanya: bagaimana bila konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden diubah MPR? Apakah, atas nama konstitusi hasil amendemen yang melanggar semangat pembatasan kekuasaan itu, Jokowi akan maju kembali sebagai calon presiden untuk ketiga kalinya? Andai saja Jokowi tegas menjawab “tidak”, kegaduhan dengan sendirinya bisa segera mereda.

Urusannya menjadi kian runyam karena, ketika rencana aksi mahasiswa mendekati hari pelaksanaan, malah terjadi lobi-lobi yang mirip penggembosan. Sekelompok mahasiswa yang mengklaim mewakili BEM Nusantara diundang ke kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), akhir pekan lalu. Ketua Wantimpres, Wiranto, mempertanyakan rencana aksi mahasiswa yang menurut dia tidak perlu, karena Presiden sudah menolak penundaan pemilu. Sebelumnya, beberapa mahasiswa yang mengaku sebagai kelompok Cipayung Plus juga datang ke Istana dan menyampaikan puja-puji kepada Jokowi.

Kontras dengan lobi-lobi itu, Koordinator Aliansi BEM SI, Kaharuddin, malah mendapat teror digital. Akun WhatsApp dan Instagram mahasiswa Universitas Riau itu diretas. Peretasnya pun mengunggah pengumuman bahwa demo mahasiswa dibatalkan. Di media sosial juga berseliweran kabar bohong yang menyudutkan rencana aksi mahasiswa. Semua itu segera mengingatkan kita akan teror digital yang telah menyasar banyak aktivis yang kerap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi.

Dengan persiapan yang minim, unjuk rasa mahasiswa kali ini boleh jadi tidak langsung besar seperti demonstrasi dengan tajuk utama #reformasidikorupsi pada September 2019. Kala itu, ribuan mahasiswa berunjuk rasa di sejumlah kota di Indonesia. Mereka menentang revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang bermasalah lainnya. Tapi, arti penting unjuk rasa mahasiswa bukan semata ditentukan oleh jumlah pesertanya.

Unjuk rasa serempak mahasiswa kali ini menunjukkan adanya sumbatan serius pada saluran aspirasi politik resmi. Apalagi agenda yang diprotes mahasiswa pun sangatlah berbahaya: perpanjangan masa jabatan presiden, yang jelas-jelas menabrak konstitusi. Karena itu, semua elemen masyarakat yang peduli akan masa depan demokrasi negeri ini sudah seharusnya mendukung gerakan mahasiswa.

Politikus dan pejabat pemerintah yang terpilih secara demokratis pun seharusnya mendengarkan kritik mahasiswa, bukan malah turut membungkamnya lewat bujuk-rayu ataupun intimidasi. Ketika penguasa tak bisa lagi diingatkan dan semakin melenceng jauh dari rel demokrasi, bagi mahasiswa yang masih punya idealisme hanya ada satu kata: lawan.