Food Estate dan Mundurnya Profesionalisme TNI

Untuk proyek itu, pemerintah menerjunkan tambahan personel tentara. Pada 2 Oktober 2024, misalnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meresmikan pembentukan lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan (Yonif PDR) di Papua.

Personel Yonif dan bintara pembina desa (babinsa) dikerahkan sebagai pendukung para petani muda yang direkrut dalam brigade pangan. Semua kelompok brigade itu akan dibina secara langsung oleh TNI. Pemerintah menyebutkan Yonif PDR berfokus pada cetak sawah, sedangkan brigade pangan untuk optimalisasi lahan.

Bukan hanya Angkatan Darat, matra lain pun terjun demi PSN. Peralatan pertanian, seperti traktor, pompa air, dan combine harvester, dikirim dengan kapal perang KRI dr Soeharso-990 serta KRI Teluk Celukan Bawang-532 milik Angkatan Laut. Pelibatan TNI AL ini disebut sebagai bagian dari operasi militer selain perang (OMSP).

Alat angkutan milik Angkatan Udara juga dikerahkan. Pesawat Cassa C-212/400 dari Skadron Udara 4 Malang diterbangkan untuk pengangkutan operator dan peralatan sumur bor. Pesawat ini menjalankan misi di bawah kendali operasi Komando Operasi Udara (Koopsud) III guna mendukung program food estate di Merauke.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan TNI profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, dan diperlengkapi dengan baik, serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan bisnis. Tentara juga harus menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Mobilisasi militer dalam PSN di Merauke bertentangan dengan ketentuan tersebut. Pelibatan tentara dalam berbagai proyek ini kian membuka peluang bertambahnya pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, pelaksanaan proyek food estate berskala besar juga menjadi ancaman bagi keamanan manusia (human security) masyarakat adat Papua dan lingkungan hidup. Ancaman itu berupa peningkatan deforestasi dan kehancuran ekosistem.

Ihwal mobilisasi tentara itu pernah dipublikasikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertajuk "Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia". Pada 2020-2023, Komnas HAM menerima 114 aduan yang terkait dengan PSN. Sasaran aduan itu antara lain pemerintah pusat (kementerian/lembaga), korporasi, badan usaha milik daerah, pemerintah daerah, Kepolisian RI, dan TNI.

Laporan ini secara jelas menunjukkan permasalahan dugaan pelanggaran HAM dalam PSN menyangkut berbagai aktor negara di pusat dan daerah, termasuk korporasi swasta dan negara. Dalam rekomendasinya, Komnas HAM meminta mobilisasi pasukan Polri dan TNI yang berlebihan dalam pengamanan PSN ditarik.

Komnas HAM juga meminta perumusan ulang keterlibatan Polri dan TNI dalam PSN secara proporsional. Satu hal yang tak kalah penting: anggota kepolisian ataupun tentara harus dibekali dengan pemahaman HAM yang baik serta memadai, termasuk pemahaman bahwa tugas mereka adalah melayani dan melindungi rakyat. ●

Kolom Hijau merupakan kolaborasi Tempo dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan. Kolom Hijau terbit setiap pekan.

Redaksi menerima artikel opini dengan ketentuan panjang sekitar 7.500 karakter (termasuk spasi) dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.