Peluang Gerbang Pembayaran Nasional

REVOLUSI Internet dan teknologi informasi membuat dunia semakin tanpa batas. Transaksi bisnis online lintas negara kini terjadi setiap hari. Maka sangat tepat rencana pemerintah menerbitkan gerbang pembayaran nasional (national payment gateway). Sistem yang memungkinkan pembayaran online dari dan ke seluruh penjuru dunia itu jelas sudah menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda.

Kalau saja rencana sejak 2007 di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu diteruskan, mungkin sekarang Indonesia sudah mempunyai gerbang pembayaran nasional tersebut. Sayangnya, kajian berhenti sebatas kajian. Setahun terakhir, ketika ekonomi kreatif mendapat perhatian besar pemerintah Presiden Joko Widodo, Bank Indonesia kembali merancang gerbang pembayaran itu. Bila target Bank Indonesia terpenuhi, tahun ini proyek penting itu akan selesai.

Dibandingkan dengan negara berkembang lain, Indonesia tergolong terlambat. India, Bangladesh, bahkan Palestina sudah membangun gerbang pembayaran sendiri beberapa tahun terakhir. Sistem inilah yang memungkinkan perekonomian yang inklusif, terbuka bagi semua kalangan, baik pengusaha besar maupun kecil, pemula bisnis digital (startup), sampai petani. Kebutuhan konsumen dan produsen bisa dipertemukan dengan lebih cepat. Dunia usaha tumbuh lebih efisien karena transaksi berlangsung tanpa perlu bangunan fisik kantor.

Sebenarnya, di samping sistem yang digagas Bank Indonesia, sekarang ini paling tidak ada tiga pemain lokal. Namun jangkauan ketiganya masih terbatas. Transaksi yang lebih luas ternyata didominasi pemain asing, misalnya MasterCard dan Visa. Pemain asing itulah yang mendulang untung besar di tengah pertumbuhan e-commerce satu dasawarsa terakhir. Bayangkan keuntungan yang mereka raih bila tahun lalu saja transaksi e-commerce di Indonesia mencapai US$ 12 miliar atau sekitar Rp 150 triliun.

Keuntungan gerbang pembayaran bukan hanya triliunan rupiah. Lewat gerbang itu, pola belanja, gaya hidup, tren, serta lalu lintas ekspor-impor bisa dipelajari dan menjadi data yang sungguh berharga. Praktisi teknologi informasi menyebutnya big data. Kekayaan data itulah yang selama ini juga dikapitalisasi pemain lama, Visa dan MasterCard, untuk mempertajam strategi pemasaran mereka.

Lahirnya gerbang pembayaran nasional membuat big data bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan e-commerce lokal secara lebih terarah. Kemudahan pembayaran online lewat gerbang nasional tentu akan memacu pertumbuhan ekonomi kreatif. Pemantauan pajak pun akan lebih baik dengan semakin banyaknya transaksi nontunai.

Tantangan bukan tak ada. Dominasi pemain lama tentu susah digoyahkan. Namun Survei Nasional Literasi Keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan pada 2013 menunjukkan hanya 21 persen penduduk Indonesia yang melek perbankan. Artinya, masih jauh lebih banyak penduduk Indonesia yang bisa digaet untuk mendapat akses perbankan. Dengan demikian, pasar masih terbuka luas untuk payment gateway nasional ini.

Secara teknis, sesungguhnya tak ada hambatan lagi. Infrastruktur dan jaringan transaksi perbankan—lewat anjungan tunai mandiri, Internet, dan telepon seluler (mobile banking)—sudah siap. Tinggal dibutuhkan regulasi dan koordinasi agar semua jaringan bersatu padu. Di sini peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan cukup sentral, terutama dalam memberi kesempatan kepada pemain lokal. Terlalu banyak peluang terbuang jika kita terus menunda penerapan gerbang pembayaran nasional.