Pengadaan Pesawat Tempur dan Masalah Kedaulatan Udara

Indonesia memberikan fasilitas tiga jalur, yaitu ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Semua kapal negara lain dapat dengan bebas dan tanpa izin melintasi jalur ALKI. Dengan perkembangan teknologi, ada kapal-kapal negara lain yang dapat membawa pesawat terbang di dalamnya. Persoalan yang muncul adalah mereka merasa juga berhak terbang melintas di atas ALKI, sesuai dengan/atau merujuk pada UNCLOS. Masalahnya, hukum udara internasional tidak mengenal jalur penerbangan bebas tanpa izin, walaupun wilayah udara yang berada di atas ALKI. Di sinilah muncul perbedaan mendasar dari rezim hukum udara internasional dengan rezim hukum laut internasional. Perdebatan ini belum ada solusinya sampai sekarang.

Ketiga, status wilayah udara kedaulatan yang terletak di kawasan kritis (critical border). Perbatasan negara yang rawan atau kritis adalah wilayah perbatasan yang bersinggungan dengan negara lain. Lebih kritis lagi adalah wilayah perbatasan negara yang berbatasan dengan beberapa negara. Kawasan tersebut adalah wilayah udara di sekitar Selat Malaka serta perairan Kepulauan Riau dan Natuna.

Tahun lalu, Indonesia dan Singapura telah menandatangani persetujuan yang, antara lain, berisi pendelegasian wilayah udara kedaulatan Indonesia kepada otoritas penerbangan Singapura. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 yang menyebutkan, antara lain, wilayah udara di kawasan itu didelegasikan kepada otoritas penerbangan Singapura untuk waktu 25 tahun dan akan diperpanjang. Dengan demikian, kewenangan mengelola wilayah udara di kawasan Selat Malaka serta perairan Riau dan Natuna berada di tangan otoritas penerbangan negara lain. Dengan demikian, TNI Angkatan Udara tidak memiliki kewenangan sekaligus tidak mungkin melaksanakan kewajiban menjalankan tugas pokoknya di wilayah tersebut selama setidaknya 25 tahun.

Selain itu, perlu dicermati laju kemajuan teknologi penerbangan yang akan berhubungan langsung dengan perkembangan lingkungan strategis. Singapura telah mengembangkan drone otonom bernama Arrow dengan kemampuan swarm, yang mampu melesat dua kali kecepatan suara sekaligus dapat berkoordinasi dengan penerbang tempur. Demikian pula Australia yang juga telah mengembangkan drone Loyal Wingman bersama Boeing, yang bisa mengawal dan berkomunikasi dengan pilot tempur dan pada saat yang sama mampu berfungsi sebagai perisai.

Dalam menghadapi tantangan ini, khususnya perkembangan di dua negara tetangga, sistem pertahanan udara Indonesia dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik, dari teknologi siber hingga penggunaan drone otonom serta integrasi konsep perang berbasis jaringan dan kecerdasan buatan (AI), barulah Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan tersebut dengan lebih efektif. Semua itu dikenal akhir-akhir ini dengan istilah cyber world. Hanya melalui pendekatan ini, Indonesia diharapkan dapat membangun fondasi pertahanan udara nasional yang adaptif dan tangguh serta memberikan jaminan keamanan yang lebih baik dalam menjalankan tugas pokoknya menjaga kedaulatan negara di udara.

Kesimpulan

Dengan demikian, pengadaan puluhan pesawat terbang tempur TNI Angkatan Udara itu patut digarisbawahi dengan beberapa catatan. Wilayah udara teritorial NKRI perlu dinyatakan sebagai wilayah udara kedaulatan nasional dalam konstitusi. Dengan demikian, wilayah udara kedaulatan NKRI itu diberlakukan sebagai sumber daya alam yang harus dikuasai negara dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Hal ini akan memudahkan TNI Angkatan Udara melaksanakan tugas pokoknya.

Di tataran global, harus segera didorong upaya untuk menyelesaikan sengketa perbedaan rezim hukum laut internasional dan hukum udara internasional dalam hal jalur udara di atas ALKI. Perjuangan ini menjadi agak sulit karena institusi, seperti Dewan Penerbangan dan Antariksa RI serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), sudah dibubarkan. Masalah ini akan menyulitkan TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya, pendelegasian wewenang pengelolaan wilayah udara teritorial NKRI harus segera dicarikan jalan keluar untuk diakhiri segera. Hal ini mempertimbangkan banyak hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Udara. Masalah ini sejatinya bertentangan dengan Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyebutkan, "Wilayah udara RI, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian, sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 tahun sejak undang-undang ini berlaku." Artinya, setelah 2024, sudah tidak ada lagi wilayah udara yang didelegasikan pengelolaannya kepada negara lain.

Dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan wilayah udara di kawasan Selat Malaka serta perairan Riau dan Natuna kepada negara lain, TNI Angkatan Udara tidak bisa melaksanakan tugas pokoknya. Dalam hal ini, TNI Angkatan Udara belum memerlukan pesawat terbang tempur dalam jumlah banyak.

Terakhir, dengan pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan lingkungan strategis, antisipasi bagi upaya pengembangan kemampuan TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan tugas pokoknya sudah harus melihat dan menyesuaikan dengan teknologi yang telah memasuki era cyber world. Dalam hal ini, penggunaan drone otonom, kecerdasan buatan, serta sistem komando dan kendali digital berbasis satelit sudah harus menjadi pertimbangan utama dalam melengkapi alat utama sistem senjata TNI Angkatan Udara. Pada konteks ini, kesiapan sumber daya manusia akan menjadi faktor yang sangat menentukan, di samping kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunaknya.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.