Perang Media Sosial Tiada Akhir

Kita tidak bisa membayangkan apabila Web 4.0 nantinya dipakai untuk agenda diseminasi pesan-pesan politik. Perang politik masa depan tidak akan membutuhkan lagi "pasukan medsos". Berbagai bentuk kreasi isu dan penyebaran narasi politik dapat dilakukan oleh mesin. Perangkat tersebut bahkan mungkin bisa diatur sebagai mesin propaganda yang bekerja secara otomatis.

Jika cara pikir propagandis dalam perang medsos hari ini terus dipertahankan, tidak akan ada seorang pun yang mampu memprediksi kapan fenomena ini akan berakhir. David Patrikarakos, penulis buku War in 140 Characters: How Social Media Has Transformed the Nature of Conflict, mengatakan, menuliskan bahwa kemampuan media sosial dapat menjadikan orang non-kombatan (orang biasa) memiliki kekuatan untuk mengubah arah medan perang fisik dan narasi wacana di sekitarnya.

Media sosial, menurut David, telah memberkahi setiap orang dengan dua kemampuan penting: memproduksi konten dan membentuk jaringan hingga skala transnasional. Karena itulah dewasa ini bermunculan banyak agen politik baru yang memiliki kekuatan pengaruh hampir setara dengan media arus utama. Selain itu, media sosial memberikan peluang untuk mempertemukan mereka yang memiliki kesamaan frekuensi (kepentingan) sehingga konten yang awalnya terserak-terpisah berubah menjadi satu gerakan kolektif.

Perang politik di medsos agaknya tidak dapat disetop dalam waktu dekat. Banyak pengamat media mengatakan hal demikian. Bahkan, amplitudonya akan kian menguat menjelang Pemilihan Umum 2019. Apakah fenomena ini dapat dikurangi dengan memakai regulasi, misalnya, dengan pendaftaran akun resmi? Banyak yang pesimistis, termasuk saya.

Perang di medsos ini hampir mirip seperti peredaran konten-konten porno. Pemblokiran konten-konten asusila mungkin dapat meminimalkannya, tapi tidak mengurangi jumlahnya. Konten-konten demikian sepertinya akan tetap tumbuh subur selama ada fabrikasi. Lagi-lagi ini menyalahkan kapitalisme. Tapi itu fakta yang tidak perlu pura-pura diingkari. Perselingkuhan kapitalisme, teknologi, dan politik dalam iklim demokrasi liberal dan logika mekanisme pasar menghasilkan perang cyber yang tidak kunjung usai.

Seruan moral juga tak bisa mengeremnya. Buktinya, fatwa Majelis Ulama Indonesia yang melarang penyebaran berita bohong (hoax) seolah tidak banyak mengubah atmosfer media sosial. Ketegangan dan konflik di dunia maya masih berlangsung sengit. Perisakan, fitnah, dan ujaran kebencian masih menghiasi ruang-ruang diskursus publik.

Lalu, apa solusinya? Boleh jadi edukasi akan berperan signifikan, tapi efeknya jangka panjang. Namun lebih baik kita berbuat daripada mengutuk keadaan. Ikhtiar untuk membangun sikap dan karakter bermedsos yang sehat dan bijaksana harus dilakukan secara integratif. Selain melalui regulasi, seruan moral, dan pendidikan, juga harus ada kehendak dan keberanian para pemain di arena ini untuk menunjukkan perlombaan yang sportif.