Perlindungan bagi Pembela Hak Asasi Manusia

Peristiwa yang menimpa Murdani menambah panjang rangkaian ancaman dan teror terhadap pembela hak asasi manusia (HAM). Bukan hanya teror, pemidanaan yang terkesan dipaksakan pun kerap ditujukan kepada pembela HAM, seperti kasus Heri Budiawan alias Budi Pego. Budi dituduh membawa spanduk bergambar palu arit saat aksi protes terhadap perusahaan tambang emas di Tumpang Pitu, Jawa Timur. Budi kemudian divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan tuduhan menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme Marxisme-Leninisme. Di tingkat kasasi, hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara. Padahal, dalam proses peradilan, terdapat sejumlah kejanggalan, seperti tidak ada saksi yang melihat Budi membawa spanduk tersebut dan bukti spanduk yang konon berlogo mirip palu arit tidak pernah dihadirkan dalam persidangan.

Dalam pantauan Kontras selama 2018, terdapat 156 peristiwa penyerangan terhadap pembela HAM. Bila dikategorikan berdasarkan aktornya, tindakan itu paling banyak dilakukan oleh polisi (86 kasus), lalu pemerintah (46), swasta (26), organisasi masyarakat (14), dan TNI (11).

Berdasarkan bentuk tindakannya, yang paling banyak terjadi adalah pembubaran secara represif (59 kasus), penganiayaan (51), penangkapan secara sewenang-wenang (19), dan kriminalisasi (18). Apabila dikategorikan sesuai dengan kondisinya, para pembela HAM itu ditangkap (248 kasus), mengalami luka-luka (107), dan lainnya (87).

Salah satu aktor yang melakukan pelanggaran adalah pihak swasta. The Ruggie Principles, atau yang dikenal sebagai prinsip-prinsip bisnis dan HAM, menjelaskan bahwa negara wajib melindungi semua orang di dalam wilayahnya dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati HAM dan mencegah timbulnya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain atas kegiatan bisnisnya. Bila terjadi pelanggaran, negara menyediakan akses pemulihan yang efektif bagi korban, baik secara yudisial maupun non-yudisial.

Kenyataannya, negara belum berhasil memberikan perlindungan yang maksimal dan membuat mekanisme pemulihan yang efektif terhadap pembela HAM karena belum ada regulasi khusus yang mengaturnya.

Ada empat alasan utama mengapa pembela HAM harus dilindungi dan dibuatkan regulasinya. Pertama, kerentanan karena aktivitasnya yang kerap tidak sejalan dengan agenda penguasa (pemerintah dan pemilik modal) membuat dirinya rentan mengalami ancaman, teror, bahkan pemidanaan.

Kedua, mempercepat tindakan negara dalam pemulihan dan perlindungan. Ketiga, sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menangani kasus yang berdimensi kepentingan publik. Keempat, pemerintah Indonesia, dalam konteks pergaulan internasional, menjadi lebih baik satu tingkat karena menjamin perlindungan terhadap pembela HAM.

Sebetulnya, kita sudah memiliki Rancangan Undang-Undang Perlindungan terhadap Pembela HAM yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, karena tak kunjung dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, materinya akhirnya dimasukkan ke rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, pada Oktober 2018, lagi-lagi rancangan perubahan Undang-Undang HAM itu juga tak masuk prolegnas prioritas.

Jika hal ini tak juga dibahas dan ditunda berlarut-larut, para pembela HAM berpotensi kembali mengalami ancaman, teror, dan pemidanaan atas sikapnya yang kritis. Bila mereka tak dilindungi, siapakah pihak yang paling diuntungkan dari kondisi tersebut?