Pesta Anggaran di Senayan

Anggaran wakil rakyat sudah lebih dari cukup. Tahun lalu, gaji mereka sudah mencapai Rp 36 juta. Penghasilan bulanan anggota Dewan Perwakilan Rakyat naik lagi menjadi Rp 48 juta mulai awal tahun ini. Sa-ngu reses ditambah pula. Tapi semua itu belum cukup. Kini mereka minta lagi honor yang lebih besar dalam membikin undang-undang.

Kenaikan ongkos legislasi itu amat besar, lebih dari 300 persen. Selama ini dana Rp 500 juta disediakan DPR untuk membahas satu rancangan undang-undang. Angka baru yang diusulkan Rp 1,7 miliar, berlaku mulai tahun depan. Ini bisa membuat honor legislasi anggota Dewan melonjak, dari Rp 1 juta menjadi Rp 3 juta lebih. Alasannya demi mendongkrak kinerja wakil rakyat memproses undang-undang yang sekarang berjalan lamban.

Tapi rencana itu juga dipicu rasa cemburu. Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, anggaran segitu belum sebe-rapa jika dibandingkan dengan anggaran Rp 2,5 miliar sampai Rp 300 miliar yang disediakan pemerintah untuk membuat satu undang-undang.

Seharusnya DPR lebih cermat dalam merancang ang-garan agar uang negara bisa dihemat. Kecemburuan muncul lantaran alokasi dana yang tak merata. Soal inilah yang mestinya diatasi. Anggaran legislasi pemerintah bisa dipangkas, lalu duitnya dialihkan ke parlemen, sebab ada indikasi dana pembuatan undang-undang di tiap departemen berlebihan dan cenderung dihambur-hamburkan.

Sudah jadi rahasia umum, pejabat pemerintah sering memakai dana legislasi untuk menambah uang saku anggota Dewan. Contohnya, dalam pembuatan Undang-Undang Pemerintahan Aceh terungkap ada duit Rp 350 juta dari Departemen Dalam Negeri yang mengalir ke anggota parlemen. Sering pula dana pemerintah digunakan membiayai rapat-rapat pembahasan rancangan undang-undang di hotel mewah. Pejabat pemerintah mau melakukan apa saja karena ingin rancangan yang disodorkan cepat dibahas.

Ada lagi cara mengatur anggaran yang lebih hemat: memangkas dana legislasi di eksekutif lantaran berlebihan, tapi juga tidak perlu menaikkan anggaran parlemen. Resep ini lebih pas di tengah perekonomian kita yang sedang kembang-kempis. DPR tidak perlu digelontor duit lagi karena anggarannya sudah terlalu besar, mencapai Rp 1,15 triliun pada tahun ini. Sebagian besar dana itu dipakai untuk gaji dan kegiatan anggota Dewan. Dalam setahun, seorang anggota parlemen bisa menghabiskan duit Rp 1,16 miliar.

Jika DPR ingin meningkatkan kinerja anggotanya dalam urusan legislasi, anggaran yang ada bisa digunakan secara lebih efektif. Caranya gampang. Tambahan uang reses Rp 31,5 juta yang sekarang diributkan bisa dialihkan untuk dana legislasi. Bonus yang tidak perlu seperti tunjangan kehormatan bisa dipangkas. Parlemen juga bisa menerapkan prinsip: hanya anggota yang aktif dalam sidang dan ikut dalam proses legislasi yang mendapat penghasilan besar. Ini berarti anggota Dewan yang suka membolos, bahkan tak pernah nongol di Senayan, tidak perlu menikmati pendapatan besar.

Mendongkrak fungsi legislasi parlemen amatlah penting. Tahun lalu DPR hanya sanggup menyelesaikan 10 undang-undang dari 55 yang ditargetkan. Tahun ini baru beberapa yang dibikin, padahal targetnya 43 undang-undang. Kerja keras mesti dilakukan anggota Dewan karena harus menyelesaikan 284 undang-undang sampai tahun 2009, saat masa kerja berakhir. Dengan menikmati duit lebih dari Rp 1 miliar setahun, tak ada alasan bagi mereka untuk bermalas-malasan, apalagi masih memutar seribu akal untuk berpesta anggaran.