Pilihan Pahit Mengampuni Pajak

SEJAK semula gagasan tentang pengampunan pajak atau tax amnesty sebetulnya sudah mengandung keraguan. Salah-salah malah berpeluang gagal total dilaksanakan. Di antara pelbagai alasan yang menyangsikan program itu adalah belum memadainya data dasar mengenai wajib pajak. Tapi pembahasan rancangan undang-undang yang mengatur sebagai landasan hukumnya tetap dikebut dengan berbagai cara, hingga terkesan dipaksakan.

Karena kini undang-undangnya sudah dilaksanakan, mau tak mau pemerintah mesti berfokus pada tujuan yang hendak dicapai dari program itu. Ada dua hal yang sekurang-kurangnya bisa dilihat sebagai target: memulangkan dana atau aset yang selama ini diparkir di luar negeri dan menambal defisit anggaran. Dengan berbagai pilihan yang terbuka bagi pemilik dana—apakah mereka mau ikut program ini atau tidak sama sekali—sangat kecil peluang keduanya bisa dicapai sekaligus.

Andaikata pemerintah masih berkukuh mau mengejar hasil terbaik melalui kedua sasaran itu, cara yang tak terhindarkan adalah membuka lebar-lebar jalan masuknya. Urusan ini terutama menyangkut bank peserta program. Jika pemerintah hanya merestui sejumlah kecil bank yang boleh menjadi bank persepsi, yakni penerima dana yang direpatriasi, tidak hanya tak menunjang upaya untuk mencapai tujuan, hal ini juga bisa menimbulkan masalah perbankan yang serius.

Sangat boleh jadi justru dana bejibun itu malah mendekam di bank-bank kecil. Semestinya mereka tak boleh diabaikan dalam pelaksanaan program ini. Jika pengampunan pajak berlaku juga untuk dana ini, sedangkan bank persepsi dibatasi hanya tujuh bank, seperti sudah diputuskan, besar kemungkinan akan ada penarikan dana atau rush yang bisa mengancam kelangsungan operasi bank-bank lokal nan kecil itu.

Mengingat potensi bahaya kebijakan ini, pemerintah mesti tegas, apakah ingin memulangkan dana parkir itu selekasnya atau membina bank-bank lokal dengan memberikan proteksi. Dalam hal ini, pemerintah, yang menghadapi dua pilihan itu, harus menentukan salah satu. Tak bisa keduanya sekaligus diambil secara bersamaan. Membatasi bank persepsi dengan memilih bank-bank besar berarti pemerintah memilih langkah kedua. Risikonya, dana yang kembali tak akan optimal.

Pilihan pertama memang akan serta-merta menyorongkan gambaran mengenai akibat buruknya: bank lokal kewalahan bersaing melawan bank asing. Hal ini bisa dipahami. Kapasitas bank lokal bagaimanapun masih terbatas. Mengingat perkiraan dana yang masuk sekurang-kurangnya Rp 500-an triliun: produk manajemen asetnya bisa jadi tak menarik atau malah belum dipunyai sama sekali. Kemampuan bank liliput ini dalam membantu mengakses pasar global juga tak setara dengan bank-bank asing.

Jikalau pemerintah membuka persaingan dan memberi kesempatan yang sama untuk bank kecil, niscaya terbuka peluang mendapatkan hasil samping yang baik. Bank lokal, baik kecil maupun besar, bakal berbenah. Bank-bank itu akan berupaya memperbesar kapasitasnya. Produk manajemen aset akan diperbaiki, kemampuan mengakses pasar akan dibenahi, bahkan mereka didorong meningkatkan efisiensi melalui penurunan suku bunga.

Dengan pilihan terbatas dan sama-sama mengandung hal-hal pahit ini, memang tak ada kemewahan yang bisa menggaransi program pengampunan pajak bakal sepenuhnya tercapai. Tapi pemerintah seharusnya bisa melihat dengan jelas apa saja langkah strategis yang dalam jangka panjang lebih menguntungkan.