Politik dan Rupiah

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lin Che Wei
Research Director dari SG Securities

PERTIKAIAN antar-elite politik akhir-akhir ini terbukti sangat mempengaruhi perubahan nilai tukar rupiah. Padahal, idealnya, penulis percaya, indikator-indikator ekonomi seperti rupiah dan indeks saham tidak seharusnya terlalu sensitif terhadap perkembangan politik.

Banyak pihak meminta agar pertarungan elite politik ini dihentikan supaya rupiah menjadi lebih stabil. Saya tidak setuju dengan pendapat ini. Menurut saya, biarkanlah proses demokrasi kita berlanjut dan pasar uang itu belajar untuk lebih peka serta dapat membedakan mana faktor-faktor yang prinsipiil dan mana yang hanya noise. Permintaan menghentikan proses demokrasi untuk kepentingan rupiah ini sama saja dengan pernyataan sebaiknya kita tidak berdemokrasi (berpolitik) karena akan menyebabkan perbedaan pendapat yang kemudian akan terefleksi pada mata uang.

Indonesia adalah bangsa yang baru saja belajar proses demokrasi. Dan bagi bangsa yang baru belajar, sering sekali reaksi pasar berlebihan. Anggota partai juga baru belajar proses demokrasi, bahkan presiden kita pun baru belajar untuk mengerti dampak dari pernyataannya terhadap rupiah dan ekonomi. Penilaian sederhana terhadap perubahan rupiah sering sekali menyesatkan. Sebagai contoh, pada 1999, rupiah merupakan salah satu mata uang yang paling menguat relatif terhadap mata uang lainnya. Tapi, pada 2000, rupiah menjadi salah satu mata uang yang paling lemah relatif terhadap mata uang lain di seluruh dunia.

Banyak orang mengatakan bahwa kondisi ini berarti pemerintahan Habibie lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan Gus Dur. Saya berbeda pendapat tentang hal ini. Menurut saya, nilai perkembangan rupiah itu harus dibandingkan dengan ekspektasi dari pelaku pasar itu sendiri. Dalam hal ini, ketika Habibie menjadi presiden, ekspektasi masyarakat internasional dan domestik terhadap pemerintahan Habibie sangatlah rendah, sehingga ketika pemerintahan Habibie berkinerja lebih baik dari ekspektasi, rupiah menguat secara tidak terduga. Sebaliknya, ketika Gus Dur menjadi presiden, harapan dari masyarakat (baca: pasar) sangatlah tinggi dan ketika Gus Dur gagal mewujudkan ekspektasi itu, rupiah menjadi mata uang yang terlemah.

Saya memperkirakan proses belajar ini akan terus berlanjut. Dan hal yang akan terjadi:

Kepekaan dari pemerintah dalam menjaga ekspektasi dari pasar akan makin meningkat.
Ekspektasi dari pasar akan menjadi lebih realistis. Pasar akan makin pandai dalam membedakan mana noise dan mana faktor yang fundamental.
Proses ini akan menjadikan masyarakat lebih kebal terhadap gejolak politik. Saya mengambil contoh Thailand, negara tetangga kita, yang mengalami setidaknya enam kudeta militer dalam kurun waktu 20 tahun. Tapi keadaan ekonomi Thailand itu relatif kebal terhadap perubahan politik. Kesinambungan perencanaan ekonomi tidaklah terganggu dengan gejolak politik.
Salah satu peran yang sangat penting dari nilai tukar uang dan indeks saham adalah fungsinya sebagai indikator ekonomi. Fungsi ini bisa menjadi tidak baik apabila terjadi spekulasi secara berlebihan sehingga memberikan distorsi terhadap fungsi ekonomi itu sendiri. Sebaliknya, intervensi dari pemerintah secara berlebihan untuk menunjukkan tidak ada masalah, dari sudut ekonomi, juga tidaklah baik.
Saya memperkirakan, dalam jangka pendek, nilai rupiah akan terus berubah, yang disebabkan oleh kurangnya independensi bank sentral dan kurangnya peranan bank sentral dalam mengurangi distorsi terhadap mekanisme pasar itu sendiri. Bahkan, kadang-kadang saya menilai intervensi dari Bank Indonesia itu sendiri yang menimbulkan distorsi. Sebagai contoh, ketika Gus Dur membuat pernyataan yang menuduh anggota DPR, market bereaksi secara negatif karena market menilai risiko politik meningkat. Bank Indonesia kemudian berkali-kali melakukan intervensi untuk memperkuat nilai rupiah.
Lalu, apa yang harus dilakukan agar rupiah lebih merefleksikan faktor-faktor yang bersifat fundamental? Ada tiga kondisi:
Elite politik harus lebih berhati-hati dan selektif dalam memberikan pernyataan karena mereka haruslah sadar bahwa setiap pernyataannya akan mempunyai dampak. Apabila pemerintah dan elite-elite politik terus memberikan pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sangat sukar bagi pasar untuk membedakan mana noise dan mana perubahan yang bersifat fundamental. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya perubahan nilai mata uang.
Bank Indonesia harus berusaha menutupi atau mengurangi noise yang disebabkan oleh proses spekulasi yang berlebihan ataupun intervensi dari Bank Indonesia untuk kepentingan politik. Hal yang harus dilakukan pemerintah adalah menciptakan bank sentral yang independen dan kredibel. Juga meningkatkan peraturan-peraturan pengawasan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari internasionalisasi rupiah. Harus disadari usaha ini bukanlah untuk membatasi investor (capital control measure).
Usaha untuk menciptakan market yang lebih efisien dan transparan.
Menurut pendapat saya, saat ini rupiah sangatlah undervalued secara fundamental. Gejolak politik akhir-akhir ini telah banyak menimbulkan noise yang memberikan distorsi terhadap mata uang itu sendiri. Saya percaya bahwa pernyataan dari pemerintah yang kredibel, bank sentral yang independen yang dapat menjalankan fungsi monitoring dengan lebih baik, dan masyarakat/pasar yang lebih rasional akanlah sangat membantu untuk menjaga stabilisasi dari nilai tukar itu sendiri, yang pada akhirnya akan mempercepat pemulihan ekonomi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

Edisi 1 Januari 2001

Edisi 2000-07-23

Ke Mana Nasionalisme Mereka? Manuver Golkar atau Status Quo?Politik dan Rupiah Australia dan Persatuan Indonesia PKB dan Kebangsaan

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Podcast Terkait
Podcast Terbaru

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Artikel Terbaru

Kenaikan PPN Ditanggung Kelas Menengah-Bawah

Feodalisme dalam Pemujaan Gelar Gus dan Habib

Pilkada ala Orba: Resep Keliru Menekan Biaya Pemilihan Kepala daerah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Artikel Trending

Rencana Usang Menghapus Pilkada Langsung

Korupsi Menghambat Bisnis yang Bertanggung Jawab

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971

Unduh aplikasi Tempo

Ikuti Media Sosial KamiMedia Sosial

Beranda Harian Mingguan Tempo Plus