Setelah Matahari Kembar Padam

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno tak boleh membiarkan kekisruhan di manajemen PT Pertamina (Persero) berlarut-larut. Pemilihan direktur utama baru untuk perusahaan terbesar di Indonesia itu harus segera dilakukan. Menteri Rini turut bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi di perusahaan pelat merah itu.

Kisruh tersebut berpangkal pada keputusan Menteri Rini merombak struktur manajemen Pertamina. Alasan perombakan adalah lingkup usaha perusahaan yang semakin luas dan membutuhkan posisi baru untuk mengawasi bisnisnya. Struktur baru itu memunculkan jabatan baru: wakil direktur utama. Posisi yang ditempati Ahmad Bambang ini sebelumnya tidak ada.

Bukannya membuat kerja manajemen semakin efisien, kehadiran wakil direktur utama, yang diberi kewenangan terlalu besar, justru menerbitkan "matahari kembar". Gesekan antara Direktur Utama Dwi Soetjipto dan wakilnya, Ahmad Bambang, tak terelakkan. Manajemen Pertamina pun pecah menjadi dua kubu yang terus bersitegang sejak struktur baru ini disahkan pada Desember tahun lalu.

Operasi perusahaan yang terganggu memaksa Menteri Rini turun tangan. Bukannya menyelesaikan masalah dengan menghapus jabatan wakil direktur utama yang telah menjadi biang kisruh, Menteri Rini malah mencopot keduanya, Ahmad dan Dwi, dari jabatan masing-masing. Menteri Rini juga mengubah pendiriannya semula akan pentingnya posisi wakil direktur utama dengan menghapus posisi itu.

Sekarang untuk sementara Pertamina dipimpin oleh Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan Yenni Andayani. Komisaris Pertamina punya waktu hingga awal Maret untuk mencari nakhoda perusahaan yang baru. Menteri Rini sebaiknya berfokus menemukan orang yang tepat untuk mengendalikan perusahaan terbesar di Indonesia ini.

Tersiar kabar, Ahmad Bambang merupakan satu dari tiga calon untuk menduduki kursi direktur utama. Kalau kabar ini benar, masuknya nama Ahmad dalam daftar kandidat patut dipertanyakan. Ketika dia dulu ditunjuk sebagai wakil direktur utama, banyak pihak yang mengkritik bahwa penunjukan itu semata karena kedekatannya dengan Menteri Rini. Ahmad kini juga sedang bermasalah. Kejaksaan Agung sedang memeriksa dia dalam kasus dugaan korupsi penyediaan dan pengoperasian kapal di PT Pertamina Trans Kontinental pada 2012-2014.

Pemerintah mesti memastikan pergantian direktur utama ini tidak disusupi upaya mengembalikan kelompok lama di Pertamina. Presiden Joko Widodo sudah berjanji memberantas mafia migas di Pertamina. Presiden harus memenuhi janjinya membenahi manajemen Pertamina dengan menempatkan wajah-wajah baru yang rekam jejaknya tak tercela.

Direktur Utama Pertamina yang baru haruslah bebas dari kepentingan politik. Dia harus kembali pada rencana besar perusahaan untuk memperbanyak pendirian kilang minyak dan pengolahan. Dia juga harus mempertahankan kebijakan menekan impor bahan bakar dan mengejar target swasembada bahan bakar pada 2023. Direktur baru ini juga harus dapat menolak pengaruh atau tekanan dari para mafia migas dengan membuat tata niaga bahan bakar setransparan mungkin.

Pertamina adalah industri strategis dengan pendapatan hingga 65 persen dari total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah harus betul-betul menjaga agar perusahaan sebesar itu tidak menjadi obyek permainan politik, apalagi jatuh ke tangan orang-orang yang hanya sibuk mencari keuntungan untuk kelompoknya.