Setelah Prabowo Memberi Tabik

JOKO Widodo dan Prabowo Subianto, dua seteru pada pemilihan presiden lalu, mencatatkan kemajuan berarti dalam demokrasi kita. Setelah "pilpres" yang disebut-sebut paling "brutal" sepanjang sejarah, yang hasilnya pun harus diputuskan Mahkamah Konstitusi, sungguh menyejukkan menyaksikan keduanya saling beruluk salam.

Presiden terpilih Joko Widodo mengunjungi Prabowo. Sang tuan rumah memberi hormat ala militer, melayangkan ucapan selamat, seraya menyematkan sebutan "patriot" untuk presiden terpilih. Seperti membalik anggapan ia akan memboikot, Prabowo menghadiri pelantikan Jokowi. Langkah simpatik ini dibalas kontan. Dari podium Majelis Permusyawaratan Rakyat pada sidang pelantikannya, Presiden Jokowi secara khusus menyapa rivalnya itu sebagai "sahabat baik saya".

Ketegangan politik langsung kempis. Boleh saja orang menganggap pengakuan atas kemenangan lawan itu semestinya terjadi setelah hasil hitung cepat pemilihan presiden pada 9 Juli, atau setelah pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum 22 Juli, atau setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada 21 Agustus. Tapi kelambatan ini saja layak disyukuri. Dua oponen dalam pemilihan presiden sebelumnya—Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri—tak kunjung saling memberi selamat secara langsung sampai sekarang.

Prabowo, yang didukung koalisi besar, jelas sanggup mengendalikan suara DPR dan MPR untuk menjegal setiap agenda pemerintah. Koalisi pendukungnya telah membuktikan diri mampu memenangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah secara tak langsung. Koalisi pro-Prabowo juga menyapu bersih kursi pimpinan DPR dan MPR. Bayang-bayang pemboikotan pun terasa dekat.

Pertemuan Jokowi-Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, itu menghapus kekhawatiran masyarakat, juga kalangan investor. Janji Prabowo mendukung pemerintah Jokowi amat melegakan orang banyak. Keputusannya menghadiri pelantikan presiden juga patut dipuji. Ia melawan sikap Partai Gerindra yang menyatakan sang Ketua Umum tak akan menghadiri pelantikan.

Tak ada yang gratis dalam politik. Bahwa di balik semua langkah Prabowo ini ada kalkulasi politik yang matang, itu lumrah saja. Memilih posisi sebagai "musuh" presiden yang sedang menjadi "pujaan" rakyat jelas tidak strategis. Pilihan itu bukan investasi yang baik bagi masa depan Partai Gerindra atau kesempatan Prabowo untuk maju lagi dalam pemilihan presiden mendatang. "Pertemuan Kertanegara" cepat memulihkan citra Prabowo: dari pemain politik "haus kuasa" menjadi politikus yang sportif menerima kekalahan.

Komentar-komentar di media sosial yang biasanya rajin mengecam berbalik memuji. Apalagi Prabowo kemudian mendatangi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan meminta maaf atas ucapannya yang menyerang saat berkampanye.

Jokowi pun memetik banyak keuntungan. Dengan mendatangi lawan politik, dan bukan didatangi, ia menunjukkan kebesaran jiwa, sikap yang mesti dimiliki seorang negarawan. Tapi, keuntungan terbesar Jokowi, ia mendapat panggung untuk mempertontonkan permainan politik yang efektif dalam merebut dukungan lawan, di tengah keraguan banyak kalangan tentang "ilmu" politiknya.

Toh, "pertarungan" belum berakhir. Ujian terbesar mendatang ini justru di tangan Prabowo. Dalam pembahasan "Perpu Pilkada" yang pro-pemilihan kepala daerah langsung, misalnya. Apabila ia menantang kehendak orang ramai yang selaras dengan pemerintah Jokowi, niscaya publik cepat kembali berpaling muka.