Tantangan Badan Supervisi LPS

Badan Supervisi LPS memiliki wewenang untuk (i) meminta penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan LPS; (ii) menerima tembusan laporan kinerja kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari LPS; (iii) menelaah tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan LPS; serta (iv) meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan telaah yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang kelembagaan LPS. 

Selain itu, badan ini berwenang menerima tembusan laporan keuangan tahunan dari LPS, menelaah anggaran operasional LPS, menerima laporan masyarakat dan industri mengenai kelembagaan LPS, serta meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Komisioner LPS atas telaahan dalam rapat bersama dengan Badan Supervisi LPS.

Langkah Strategis LPS dan Badan Supervisi

Sepanjang tahun lalu, industri jasa keuangan, terutama sektor non-bank, seperti asuransi, diterpa banyak kasus yang meresahkan masyarakat. Salah satunya skandal PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan begitu banyak nasabah. Dampaknya, kasus itu menekan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. 

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi LPS. Seperti diketahui, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menitahkan LPS menjadi penyelenggara program penjaminan polis selain program penjaminan simpanan nasabah bank yang sudah berjalan.

Dengan berbagai persoalan yang masih banyak menerpa industri jasa keuangan di Tanah Air dan bertambahnya tugas LPS, pembentukan badan pengawas pun kian relevan. Meski begitu, badan ini juga menghadapi tantangan agar mampu melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Kehadiran Badan Supervisi LPS diharapkan dapat lebih mendorong LPS mewujudkan program penjaminan polis sesuai dengan jadwal. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, terutama perasuransian, dapat segera kembali pulih. Namun LPS wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Tata kelola yang baik itu meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. 

Perlu diingat bahwa GCG juga termasuk penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan kegiatan usahanya. Tujuan akhir dari penerapan GCG adalah mendorong pengelolaan organisasi secara profesional, efisien, efektif, dan meningkatkan kinerja.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Supervisi LPS tak boleh hanya duduk di belakang meja, menunggu tembusan laporan kinerja LPS. Badan Supervisi LPS juga hendaknya ikut serta ketika LPS terjun langsung ke bank dan perusahaan asuransi. Hal itu merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap LPS untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, serta kredibilitas kelembagaan LPS. 

Badan Supervisi LPS juga hendaknya membangun ekosistem pengawasan dengan mengikutsertakan pengawas internal bank dan perusahaan asuransi. Ketika fungsi pengawasan internal berjalan optimal, benih kasus dapat dicegah. 

Namun patut disayangkan, enam dari tujuh anggota Badan Supervisi LPS tidak ada yang memiliki latar belakang industri perbankan. Padahal industri ini merupakan mitra utama program penjaminan LPS. Meskipun Pasal 89B butir 4 UU Nomor 4 Tahun 2023 menetapkan bahwa calon anggota harus memenuhi persyaratan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perbankan atau bidang lain, seperti pasar modal, perasuransian, sistem keuangan, organisasi dan manajemen, sistem informasi, dan/atau hukum. 

Minimnya latar belakang perbankan anggota badan supervisi ini bisa menjadi titik lemah. Untuk itu, segenap anggota Badan Supervisi LPS wajib meningkatkan kompetensi mereka. Dengan aneka langkah strategis demikian, Badan Supervisi LPS amat diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan gesit. LPS pun diharapkan dapat makin optimal menjalankan perannya sebagai mitra strategis dalam membangun industri perbankan serta perasuransian yang sehat dan gemerincing.