Teknologi Canggih Penyerap Karbon Bernama Hutan

Sementara itu, ada teknologi yang lebih efektif dan rendah biaya yang memungkinkan kita menangkap sejumlah besar karbon di udara: HUTAN. Hutan menarik sekitar sepertiga dari semua emisi karbon dioksida di atmosfer akibat aktivitas manusia setiap tahunnya. Para peneliti telah menghitung bahwa mengakhiri deforestasi dan membiarkan hutan dewasa terus tumbuh dapat memungkinkan hutan menyerap karbon dua kali lebih banyak.

Lembah Sungai Amazon, yang membentang di sembilan negara di Amerika Selatan, masih merupakan penyerap karbon atau net carbon sink. Tetapi bisa jadi akan menjadi penyumbang emisi jika hilangnya hutan terus berlanjut. Cekungan Amazon telah mengalami deforestasi yang meningkat dalam empat tahun terakhir karena pembukaan lahan untuk peternakan dan degradasi akibat kebakaran hutan.

Dari tiga hutan hujan tropis terbesar dunia, hanya Kongo yang memiliki cukup hutan tersisa untuk tetap menjadi penyerap karbon bersih atau net carbon sink yang kuat. Hutan hujan tropis Kongo menyerap 600 juta metrik ton lebih banyak karbon dioksida per tahun daripada yang dikeluarkannya. Angka ini setara dengan sekitar sepertiga emisi karbon dioksida dari semua transportasi di Amerika Serikat.

Bagaimana dengan Indonesia? Pada 2001, Indonesia memiliki 93,8Mha hutan primer, yang mencakup lebih dari 50 persen luas daratannya. Pada 2020, hutan ini kehilangan 270kha hutan primer, setara dengan emisi 208Mt CO (Global Forest Watch, 2021). Tetapi baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan laju deforestasi berhasil turun hingga 75,03 persen sepanjang 2019-2020, hingga berada pada angka 115,46 ribu hektare. Angka ini jauh menurun dari deforestasi periode 2018-2019 sebesar 462,46 ribu hektare.

Keberhasilan ini tak lepas dari moratorium hutan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Setelah berlaku selama dua tahun, pemerintah memperpanjang kebijakan ini dengan terbitnya Inpres Nomor 6 Tahun 2013. Kemudian "napasnya" terus berlanjut lewat Inpres Nomor 8 Tahun 2015. Terakhir, regulasi ini menjadi permanan dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam dan Primer dan Lahan Gambut.

Selain itu, kebijakan satu peta yang dijalankan pemerintah bersama banyak pihak demi menyelesaikan sengketa lahan turut menyumbang penurunan laju deforestasi. Peningkatan wilayah hutan yang dapat dikelola masyarakat dan komunitas -salah satunya melalui program Perhutanan Sosial dan hutan adat, serta kerangka pengaman atau safeguards yang mencakup aspek tata kelola, sosial, dan lingkungan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari REDD+ merupakan faktor lain penyumbang menurunnya deforestasi (Madani, 2021).

Berdasarkan bukti yang ada, melindungi hutan yang tersisa di ketiga wilayah tersebut (Brazil, Kongo dan Indonesia) sangat penting untuk mencegah keparahan dampak perubahan iklim. Hutan menangkap dan menyimpan sejumlah besar karbon. Dan tidak seperti strategi untuk menangkap karbon dengan pabrik besar seperti Orca, hutan tidak memerlukan teknologi yang mahal dan rumit.

Masyarakat adat dan komunitas sekitar hutan menjadi garda terdepan dalam memastikan kapasitas penyerapan karbon. Area yang dikelola oleh masyarakat adat global (sekitar 28 persen dari permukaan tanah dunia) mencakup beberapa hutan yang paling utuh secara ekologis dan paling kaya keanekaragaman hayati.

Kawasan lindung dan cagar alam atau hutan yang dikelola secara berkelanjutan merupakan mekanisme paling efektif dalam melawan perubahan iklim. Dalam laporan WRI (2021), riset menunjukkan 27 persen dari penyerapan karbon secara bersih atau net carbon sink di dunia adalah dari hutan yang berada di dalam kawasan lindung. Misalnya, di Brasil, perbedaan mencolok dalam emisi karbon terlihat jelas antara hutan dari komunitas adat Menkragnotí yang dilindungi dan hutan di sekitarnya yang tidak dilindungi. Hutan adat Menkragnotí terus menyerap sekitar 10 juta metrik ton karbon dioksida lebih banyak dari atmosfer daripada yang mereka keluarkan setiap tahun -setara dengan emisi karbon tahunan untuk lebih dari 2 juta mobil.

Dalam laporan pada 2016, WRI juga menemukan di wilayah Amazon di Bolivia, Brasil, dan Kolombia -wilayah di mana masyarakat adat memegang hak atas tanah mereka, laju deforestasi dua hingga tiga kali lebih rendah daripada di kawasan serupa. WRI memperkirakan total manfaat pencegahan perubahan iklim dengan memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat adat di tiga negara ini berkisar antara USD 25 miliar dan US$34 miliar -setara dengan menghilangkan antara 9 juta dan 12,6 juta mobil dari jalan selama satu tahun.

Mengakui keberadaan dan hak masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pemilik lahan adat, dan menegakkan hak-hak tersebut, merupakan strategi yang terbukti untuk melindungi hutan dan meningkatkan karbon yang tersimpan di sana. Di tengah krisis energi yang melanda sebagian Eropa dan persaingan menuju nol emisi, kebijakan dan komitmen Indonesia tentang hutan dan hak masyarakat dalam perubahan iklim akan menentukan apakah Indonesia dapat menjelma menjadi Negara Adidaya Iklim atau Climate Superpower.