Tradisi Sengsara di Pantura

MENJELANG Idul Fitri, kita terganggu oleh anatomi problem yang nyaris sama dari tahun ke tahun di jalur pantai utara Jawa atau Pantura. Lubang-lubang menganga hingga selebar 30 sentimeter, fisik jalan hancur di sejumlah ruas, sehingga memicu kemacetan panjang. Kerusakan masif saban tahun ini menunjukkan pendeknya ingatan kita pada penderitaan dan kerugian masyarakat pengguna jalan.

Upaya perbaikan sejatinya didukung anggaran yang besarnya menanjak dari tahun ke tahun. Namun hasilnya tetap saja berbanding terbalik: kualitas sarana lalu lintas makin melorot. Pada 2010, perbaikan jalan Pantura menelan Rp 700 miliar. Angka ini meningkat menjadi Rp 939 miliar dua tahun berikutnya, dan menembus Rp 1,285 triliun pada 2013. Walhasil, masih saja perbaikan tahunan ini seperti tak berefek—bak lingkaran setan, bahkan dengan ongkos lebih jumbo.

Dinas Jasa Marga di Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai otoritas paling bertanggung jawab, mencatat kelebihan tonase kendaraan sebagai biang keladi. Jalan nasional sepanjang 1.300 kilometer di pantai utara itu dirancang untuk kendaraan dengan beban maksimal 10 ton. Prakteknya, truk-truk pelintas bisa menembus beban hingga 19 ton, akibat main mata otoritas jembatan timbang dan si pelanggar tonase.

Fakta di atas bukan cerita baru. Kementerian Perhubungan perlu menerabas problem klasik ini. Mereka bisa memulai perbaikan dari halamannya sendiri, mengantisipasi hulu persoalannya secara serius. Anggaran perbaikan jalan adalah salah satu cerca yang kerap dilontarkan publik kepada kementerian ini. Di sini, penting menata kembali anggaran yang transparan dan akuntabel, sejak level perencanaan hingga implementasi.

Wanti-wanti terhadap akuntabilitas anggaran ini tentu beralasan. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2010, ditemukan indikasi penggelembungan ongkos pada proyek perbaikan di sejumlah ruas jalan. Bengkaknya bujet renovasi Pantura memang pantas menimbulkan wasangka—karena tak sepadan dengan hasilnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi bisa membantu dengan bergerak lebih cepat dan responsif untuk meneliti masukan dari pelbagai elemen masyarakat itu. Apalagi jalur Pantura amatlah vital. Rantai kerugian dari utara tak hanya berdampak pada para pengguna fisik jalan. Pihak yang turut menanggung sengsara adalah masyarakat di ujung rantai distribusi barang dan jasa.

Bagi-bagi tugas bisa dilakukan seturut kategori tanggung jawab. Kementerian bertanggung jawab memastikan perbaikan jalan di jalur Pantura berdaya tahan jangka panjang—bukan sekadar "proyek tahunan". Sedangkan pemerintah daerah perlu menindak tegas perilaku korupsi hingga di jembatan timbang. Pecat pegawai yang gemar menerima suap dan enteng meloloskan kendaraan yang melanggar ukuran maksimal tonase.

Tanpa perlu hitungan-hitungan rumit pun, kita tahu situasi serupa bisa kembali terjadi pada libur mudik Lebaran ini. Walhasil, tanpa antisipasi jauh ke depan, minus strategi perbaikan jangka panjang serta implementasi yang transparan dan akuntabel, sulit kita mengharapkan—untuk tak mengatakan mustahil—wajah Pantura yang ramah dan lancar.

Kementerian Perhubungan—dengan segenap mitra kerjanya—seharusnya memilih opsi bernilai luhur. Meski tak mudah, mereka bukan mustahil bisa menyediakan jalan nasional yang layak dan enak dilintasi di Pantura. Bukan malah berkubang dan babak-belur lantaran dihajar tudingan korupsi.