Latar Belakang Pilkada Digelar Secara Langsung

Latar belakang pilkada digelar secara langsung

Sejak Indonesia merdeka hingga berakhirnya Orde Baru pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, pilkada selalu diwakilkan DPR. Kebijakan itu runtuh setelah reformasi dan terbitnya undang-undang tentang otonomi daerah. Dengan demikian, aturan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sebenarnya terbilang masih anyar.

Disadur dari dokumen Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2009, beralihnya pilkada menjadi secara langsung merupakan bagian dari perubahan politik Indonesia pasca-pemerintahan Soeharto, yang ditandai dengan reformasi konstitusi sistem ketatanegaraan.

Selain perubahan atas struktur ketatanegaraan Indonesia, reformasi juga menyangkut dua perubahan penting lainnya, yakni mekanisme dan prosedur pengisian jabatan dalam struktur ketatanegaraan serta instrumen politik yang digunakan. Dua instrumen politik penting ini menjadi kebijakan pemilihan umum yang demokratis serta kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi.

Adapun salah satu langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi yakni pilkada langsung. Kebijakan ini merupakan hal yang sangat fundamental sebagai kelanjutan dari arus perubahan yang sangat kuat terutama sejak 1996. Kebijakan ini bukan hanya mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis, tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah yang sesungguhnya.

Disadur dari buku Mencari Bentuk Otonomi Daerah oleh J Kaloh, di masa pemerintahan Orde Baru, pilkada selalu dilakukan melalui DPRD, di bawah aturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Biasanya yang menang adalah calon dari Partai Golkar. Hal ini lantaran seluruh DPRD di Indonesia anggotanya mayoritas berasal partai pimpinan Presiden ke-2 RI Soeharto itu.

Setelah Orde Baru runtuh seiring mundurnya Soeharto pada Mei 1998, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1974 kemudian diubah menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini mengubah sistem pemerintahan yang sentralistis menjadi demokratis. Konsep otonomi daerah sangat mengemuka dengan beleid baru ini, yang memberi harapan kepada kemajuan daerah.

Setelah lahirnya konsep otonomi daerah, UU tersebut kemudian diubah menjadi lebih kompleks pada 2004 dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam beleid inilah diatur pilkada dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Artinya rakyatlah yang secara langsung memilih siapa kepala daerah mereka.

Setelah terbitnya aturan tersebut, untuk kali pertama dalam sejarah akhirnya pilkada digelar secara langsung. Pesta demokrasi di mana rakyat terlibat secara nyata ini di gelar serentak di 213 daerah, yaitu di 7 provinsi, 174 kabupaten, dan 32 kota. Pemungutan suara digelar mulai 1 Juni di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan berakhir pada 21 Desember di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Nandito Putra dan Alfitria Nefi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Wacana Pilkada Lewat DPRD Lagi, Prabowo: Negara Tetangga Efisien, Kita Keluar Duit, Duit, Duit