Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan memastikan tidak ada kecurangan dalam Pemilu 2024 di Pulau Dewata meskipun terdapat sejumlah pemungutan suara ulang (PSU) yang digelar di provinsi tersebut. Dia mengatakan hal itu untuk menepis isu perihal suara yang naik turun dalam portal InfoPemilu dan sistem Sirekap karena dimakan leak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jadi tidak ada isu (suara peserta Pemilu) dimakan leak itu, semua itu riil di TPS segitu. Jadi saya berharap mohon dibantu, karena narasi-narasi itu mengganggu masyarakat kita,” kata dia di Denpasar, Kamis, 22 Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Leak adalah istilah dalam mitologi Bali untuk jelmaan manusia yang menguasai ilmu hitam.
Lidartawan mengatakan saat ini mereka sudah sampai tahap rekapitulasi tingkat kecamatan, tetapi tidak berarti suara pada sistem tidak naik turun karena terus dilakukan pembaruan dan perbaikan jika angka yang terdahulu salah baca.
Istilah suara dimakan leak ini terus masuk ke telinga KPU Bali, sehingga Lidartawan memastikan ilmu “pengeleakan” tidak sampai ke dalam ranah kepemiluan.
Menurutnya, jika terjadi kekeliruan merupakan hal wajar, tetapi dia memastikan penyelenggara Pemilu di Bali tidak melakukan kecurangan.
“Yang jelas dari pemantauan saya, mulai dari pemungutan sampai rekapitulasi sekarang di kecamatan, saya punya seluruh video di semua kecamatan di Provinsi Bali bahwa saksi-saksi mengatakan di Bali tidak ada kecurangan,” ujar Lidartawan.
Dia menuturkan narasi-narasi ini sudah mengusik masyarakat, banyak pertanyaan yang meragukan hasil Pemilu 2024, hingga akhirnya KPU Bali meminta panitia di tingkat kecamatan membuka kotak suara apabila ada keraguan.
“Saya klarifikasi, masalah Sirekap tidak ada satu pun kesengajaan. Itu karena tidak semua teman-teman di TPS mempunyai pemahaman yang sama dalam penggunaan handphone dalam memfoto hasil,” ujarnya menegaskan.
Untuk mengantisipasi isu-isu serupa, saat ini Lidartawan meminta seluruh peserta pemilu menunggu hasil rekapitulasi kecamatan yang ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Galungan pada 28 Februari. Dia tak ingin berandai-andai mengenai jumlah hitung saat ini agar tak menimbulkan kisruh.
Apabila ditemukan kecurangan, dia mempersilakan peserta Pemilu melaporkannya ke Bawaslu agar segera diselesaikan sehingga tak sampai terjadi sengketa ke Mahkamah Konstitusi.
“Nanti kalau kecamatan sudah ada, saya bisa kumpulkan hasilnya, karena sudah clear datanya, data yang salah-salah sudah diperbaiki. Kalau sekarang saya kasih tahu comot satu, comot satu, nanti bilang dimakan leak lagi. Hilang dari awalnya suara banyak sekarang turun,” kata Lidartawan.