BERIKUT ini hasil tanya jawab TEMPO dengan Cosmas Batubara yang mewakili Golkar dalam wawancara ini. Gosmas, 38 tahun, adalah Sekretaris Bidang Organisasi dan Pendidikan DPP Golkar. Wawancara mengambil tempat di kantor baru DPP Golkar yang terletak di sudut jalan Merdeka Utara dan Majapahit. Jakarta. Silakan pembaca mengikuti dan menilai jawaban-jawabannya di bawah ini, tentang pelbagai masalah yang penting. T: Apa tema kampanye kali ini? J: Kami memakai tema "Peningkatan pembangunan dan perataan hasil-hasilnya". Jadi ada peningkatan dari konsep Golkar tahun 1971 yang bertema "Akselerasi pembangunan 25 tahun". Tentang perataan, maksudnya daerah-daerah secara merata kita bangun berikut segala aspek-aspeknya. Termasuk tentunya aspek keadilan sosial. T: Bagaimana keinginan Golkar dalam hal keadilan sosial dan keadilan hukum ? J: (sambil membuka lembaran-lembaran buku Keputusan Rapim Paripurna III Golkar): Kami sudah punya Pokok-pokok pikiran dalam bentuk Deklarasi Pembangunan yang merupakan kerangka kami untuk penyusunan Pelita III. Khusus mengenai pembangunan hukum, titik beratnya pada perlindungan atau pengayoman seluruh warganegara. Dengan demikian kami tidak menginginkan adanya pembedaan-pembedaan. Semua warganegara sama di depan umum. T: Akhir-akhir ini pimpinan Fraksi Karya di DPR banyak bicara soal korupsi, hukum dan keadilan. Bagaimana penilaian Golkar terhadap pemerintah dalam pelaksanaan keadilan hukum dan sosial? J: Apa yang kami lakukan di DPR adalah manifestasi keinginan-keinginan Golkar. Menjadi sikap dasar dan cita-cita kami, adanya aparat pemerintah yang berwibawa kuat efektif, efisien dan bersih. Kami menyadari, tanpa aparatur seperti itu pembangunan tidak secepat yang kita harap. T: Hambatan apa yang dihadapi ke arah terlaksananya cita-cita itu? Apa yang kiranya masih kurang di mata Golkar? J: Untuk mencapai aparat yang bersih, tentu memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan yang baik sudah mengurangi terjadinya hal-hal yang kurang baik. Saya kira sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam proses ini. T: Sebagai mayoritas di parlemen, apakah Golkar cukup puas dengan mekanisme DPR sekarang? J: Saya kira jawabnya luas sekali. Saya tidak selalu melihat soal DPR saja, sebab di sini kita sudah bicara mengenai sistim politik -- di mana DPR tidak lepas dari keseluruhan sistim. Pembangunan politik harus dilihat dari segi-segi infra dan supra struktur. Jadi soal DPR tidak lepas dari masalah infra struktur dalam masyarakat itu sendiri. Saya mengajak masyarakat untuk memahami bahwa kita semua harus juga merasa melakukan pembangunan politik. T: Apa ini bisa diartikan bahwa perobahan struktur politik seperti diharapkan dalam kampanye 1971 oleh Golkar dianggap belum sempurna? J: Posisi yang kami ambil ialah, pembaharuan dan perbaikan kehidupan politik itu masih kita teruskan. Artinya secara sadar kita mengakui bahwa keseluruhan komponen-komponen politik harus kita kembangkan. Pertama harus bisa jadi penyalur dan pemadu aspirasi masyarakat. Di sini kita bicara soal kwalitas orang-orang yang akan memimpin. Ini yang masih terus-menerus kita tingkatkan. Pembangunan kehidupan politik tak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu pendek. Tapi memerlukan tradisitradisi politik yang makin mapan. T: PDI dan PPP ingin santai dalam pemilu. Bagaimana dengan Golkar? Berapa targetnya, daerah mana yang paling diharap mendapat suara terbanyak dan lapisan mana yang jadi sasaran? Bagaimana usaha meraih suara ulama-ulama yang berpengaruh ? J: Minimal kami mempertahankan apa yang ada sekarang. Daerah dan sasaran? Pokoknya kami mau meraih seluruhnya. Memang dulu banyak ulama yang curiga, kalau Golkar menang maka pemerintahan yang dihasilkannya akan kurang memperhatikan segi-segi spirituil. Terbukti setelah lima tahun mereka lihat tidak demikian halnya. Banyak juga di antaranya yang sudah kontak dengan kami. Setelah kami berkomunikasi dan menanyakan bagaimana Golkar, mereka menyatakan "bisa diteruskan". T: Untuk mempertahankan yang ada sekarang, apakah Golkar juga akan belajar dari kritik masa lalu. Misalnya seperti yang diungkapkan gubernur NTT Eltari bahwa di daerah memang ada pejabat yang overacting? J: Saya selalu menganjurkan kepada juru kampanye, "lakukanlah pendekatan manusiawi". Sebab dengan demikian para pemilih akan ikhlas memberikan suaranya-kepada Golkar. T: Lalu bagaimana tanggapan Anda dengan masih adanya penekanan-penekanan didaerah? J: Itu 'kan pernyataan beberapa pihak. Kami sangat menganjurkan petugas kami melakukan pendekatan persuasif dan edukatif. T: Generasi muda termasuk pemilih yang terbanyak jumlahnya. Salah satu yang hangat dibicarakan belakangan ini adalah SK 028 Menteri P&K. Bagaimana pendapat Anda? J: Kami juga memperhatikan soal generasi muda. Rumusan kami ialah bagaimana mereka bisa berkembang. Daya kreativitas generasi muda harus kita kembangkan sedemikian rupa, sehingga mereka tumbuh jadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Kami tidak menginginkan manusia-manusia robot. Kami menginginkan manusia yang penuh daya kreasi dalam masyarakat. T: Beberapa waktu lalu dalam masalah pers, terutama soal SIT dan SIC ramai dibicarakan. Bagaimana sikop Golkar? Adakah UU Pokok Pers akan ditinjau kembali setelah Pemilu? J: Memang kami akan menginventarisir seluruh Undang-undang yang ada. Yang kira-kira tidak mendukung perkembangan sekarang akan kami tinjau. Mengenai pers, kami berpendapat hahwa dalam rangka pembangunan, pers perlu dijamin kebebasannya. Kami melihat sekarang suasana kebebasan itu makin menemukan bentuknya yang serasi. T: Siapa calon wakil presiden RI dari Golkar? J: Pola strategi Golkar ialah Suharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai presiden dan wakil presiden.