<font size=2 color=brown>Badan Kehormatan DPR</font><br />Dari Meja Pecahlah Konflik

Dua meja hitam itu tampak terlalu rapi. Di atasnya hanya ada peralatan tulis, jam meja, almanak, dan sekotak tisu. Ada juga lembaran-lembaran tabloid lama yang tak urut lagi. Meja di sebelah kiri sedikit lebih ramai. Ada papan nama kayu hitam bertulisan tinta emas: ”H.A. Wahab Dalimunthe, Wakil Ketua”.

Sejatinya, ruang yang ditempati dua meja wakil ketua, sejak awal tahun, itu merupakan ruang tunggu Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Dua meja itu tadinya digabungkan di ruangan Ketua Badan Kehormatan. ”Tapi, karena Pak Gayus perintahkan meja lain dikeluarkan, ruangan ini terpaksa dijadikan ruang wakil ketua,” kata seorang anggota staf Badan Kehormatan.

Pemindahan meja itulah salah satu bibit konflik di Badan Kehormatan. Topane Gayus Lumbuun belum lama dikembalikan ke Badan Kehormatan setelah menyelesaikan tugas wakil ketua panitia khusus angket Bank Century. Ketika Gayus nonaktif di Badan Kehormatan, posisi ketua dipegang Tri Tamtomo. ”Justru Tri Tamtomo menginginkan ruang ketua dan wakil ketua disatukan,” kata Wakil Ketua Badan Nudirman Munir.

Pada pertengahan Februari, sembilan anggota menandatangani mosi tidak percaya atas kepemimpinan Gayus. Selain mempersoalkan penggusuran meja, disebutkan Gayus tak bisa bekerja sama dengan Wakil Ketua dan anggota Badan Kehormatan.

Menurut Nudirman, Gayus menolak diperiksa Badan soal pertengkarannya dengan Ruhut Sitompul di panitia angket. Alasannya, ”Gayus bilang mereka sudah damai,” kata anggota Badan lain, Salim Mengga.

Menurut Salim, Gayus sebetulnya belum resmi menjadi ketua ketika dikembalikan ke Badan. Belum ada surat keputusan pengangkatannya dari pimpinan DPR. Tapi Gayus malah langsung memimpin rapat. Akhirnya, pada 19 Agustus, sembilan anggota kembali mengirim pernyataan dan meminta Gayus diganti.

Gayus menilai alasan anggota Badan lainnya tak masuk akal. Perpin dahannya ke panitia angket hanya bersifat sementara. Tri Tamtomo pun tak dilantik pada saat menggantikannya. Ga yus menyatakan kaget ketika melihat ruangannya dipenuhi meja wakil ketua. ”Saya mau berbagi tempat, tapi seharusnya mereka kulanuwun dulu,” katanya.

Mengenai perkaranya dengan Ruhut, Gayus mengatakan tak pernah ada pengaduan dari masyarakat. ” Badan Kehormatan hanya bisa memeriksa jika ada pengaduan masyarakat atau permintaan pimpinan DPR.” Konflik ini mencapai puncaknya setelah Ga yus mempersoalkan kunjungan delapan anggota Dewan ke Turki selama dua hari, setelah studi banding ke Yunani, 23-27 Oktober lalu.

Gayus menuding delapan anggota Dewan menghabiskan uang negara dan lari dari tugas karena baru tiba di Jakarta pada 29 Oktober. Tapi Nudirman Munir dan Salim Mengga mengatakan perjalanan ke Turki itu bukan pelesiran, melainkan menunggu pesawat Turki Airlines menuju Jakarta. ”Semua biaya di sana kami tanggung sendiri,” ujar Salim.

TIADA suara hardik atau gebrak meja di ruang rapat pimpinan Dewan, Kamis tiga pekan lalu. Selama satu setengah jam, tak ada hujan interupsi dan perdebatan dalam rapat konsultasi pimpinan Dewan dengan pimpinan fraksi yang dihadiri sekitar dua puluh orang itu.

Persis sebelum waktu makan siang, Ketua Dewan sekaligus pemimpin pertemuan, Marzuki Alie, membubarkan rapat yang membahas konflik internal Badan Kehormatan. ”Rapat tidak alot, suasananya malah akrab,” kata Sekretaris Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Mujani.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memberitahukan hasil rapat: sebelas anggota Badan Kehormatan harus diganti. ”Intinya, semua fraksi menarik anggotanya, dan mengajukan nama-nama baru,” katanya. Cara ini dianggap manjur mengatasi konflik internal di Badan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuang an mencopot Topane Gayus Lumbuun. Sembilan perwakilan fraksi lain di Badan Kehormatan telah meminta Gayus dilengserkan. Jatah kursi ketua akhirnya dipercayakan kepada Muhammad Prakoso, sedangkan M. Nurdin diganti Sri Rahayu. Gayus sendiri legawa dengan keputusan partai yang menempatkannya sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selang empat hari, konflik malah meluas. Hanya PDI Perjuangan yang mengganti semua anggotanya. Fraksi lain mengganti sebagian anggotanya, tapi ada juga yang tak mengganti. Fraksi Partai Demokrat, misalnya, mempertahankan Abdul Wahab Dalimunthe dan Salim Mengga. Satu anggota lagi, Darizal Basir, diganti oleh Abdul Gafar Patappe.

Golkar mempertahankan Nudirman Munir, dan memasang Edison Betaubun sebagai pengganti Chairuman Harahap yang sudah menjadi Ketua Komisi Pemerintahan DPR. ”Setelah dievaluasi fraksi, Nudirman layak dipertahan kan,” kata Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto. Fraksi Partai Ke adilan Sejahtera juga mempertahankan Ansory Siregar.

Partai Banteng merasa dikhianati. Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, hingga pekan lalu menyatakan partainya tak akan aktif di Badan Kehormatan karena fraksi lain tak memegang kesepakatan. ”Saya masih bersikap untuk tidak mengaktifkan dulu,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR dari PKS, Anis Matta, balik mempertanyakan sikap PDI Perjuangan. Menurut dia, tak ada kesepakatan anggota lama tak boleh diajukan kembali. Usul penggantian itu pun berasal dari PDI Perjuangan. Dalam rapat pimpinan, PKS sempat bertanya kemungkinan fraksi mengajukan anggota lama. ”PDI Perjuangan bilang usulan nama dikembalikan ke fraksi masing-masing,” katanya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan fraksinya sama sekali tak mengusulkan penggantian anggota. Usul itu justru datang dari pimpinan DPR. Ahmad Mujani dari Gerindra, yang tak punya perwakilan di Badan Kehormatan, juga yakin usul itu berasal dari pimpinan Dewan. Dalam rapat itu, kata Mujani, pimpinan fraksi juga sepakat Badan Kehormatan diisi orang baru.

Wakil Ketua DPR dari Partai Amanat Nasional, Taufik Kurniawan, justru mengatakan usul itu bukan dari pimpinan DPR, melainkan spontanitas peserta rapat. ”Saya lupa siapa yang mengajukan,” katanya. ”Dalam notula rapat pun tidak ada kata-kata harus mengganti dengan anggota baru,” katanya.

Tjahjo Kumolo menyatakan sudah mengirimkan surat protes resmi ke pimpinan parlemen. Tapi Anis Matta mengatakan surat keberatan itu belum pernah diterima pimpinan. Adapun Taufik mengatakan pimpinan akan melihat lagi notula rapat untuk memastikan tak ada salah interpretasi. ”Untuk sementara, kita cooling down dulu,” katanya.

Sejumlah anggota Badan Kehormatan justru curiga akan sikap PDI Perjuangan. Mereka yakin PDI Perjuangan berusaha membendung pemecatan sejumlah anggotanya yang telah diperiksa Badan. Misalnya, kasus penghi langan ayat tembakau dalam Undang-Undang Kesehatan yang diduga melibatkan Ribka Tjiptaning.

Sumber Tempo di Badan Kehormatan mengatakan, dengan penggantian semua anggota, PDI Perjuangan bisa mengulur waktu pengambilan keputusan yang menentukan nasib para kadernya yang bermasalah. Tentu saja PDI Perjuangan membantah.

Tjahjo Kumolo mengatakan tak ada barter politik dalam penyusunan keanggotaan Badan Kehormatan. Gayus mengatakan tak pernah melindu ngi Ribka selama pemeriksaan. ”Saya ini galak. Dulu saja Max Moein tak saya lindungi,” ujar Tjahjo.

Gayus justru berpendapat konflik internal sengaja dipelihara oleh pimpinan DPR. Tujuannya memandulkan Badan Kehormatan yang memiliki kewenangan memecat legislator. Apalagi ada empat pengaduan atas sikap Ketua DPR Marzuki Alie.

Salah satunya melarang Komisi Kesehatan yang dipimpin Ribka menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan mengenai rencana kerja sama dengan unit kesehatan milik Angkatan Laut Amerika Serikat, Naval Medical Research Unit (Namru) II. ”Badan Kehormatan bakal mandul,” katanya.

Salim Mengga membantah tuduh an Gayus. Demokrat ataupun Marzuki Alie tak pernah menginstruksikan penundaan penyelesaian konflik. Salim justru optimistis Badan Kehormatan bakal lebih terhormat dan bisa mengusut berbagai kasus tanpa Ga yus. ”Kami berjanji, siapa pun pelanggar etika akan kami tindak, tidak pe duli dari partai mana,” katanya.

Pramono, Amirullah, Sandy Indra Pratama, Mahardika Satria