Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat, Willy Aditya, akan menggelar rapat perdana dengan para mitra kerja mereka sepanjang pekan depan. Rapat tersebut akan membahas program kerja dan pengenalan ruang lingkup masing-masing kementerian dan lembaga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sehari itu kami ada tiga agenda. Senin mengundang Menteri HAM. Lalu Rabu, kami undang Menteri Imigrasi dan Lapas, Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden," kata Willy saat ditemui di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. Dia mengatakan rapat dengan para mitra kerja akan digelar secara maraton pada pekan depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Willy belum bisa memastikan apa saja persoalan yang akan ditanyakan kepada kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi XIII. Hal tersebut, kata dia, akan diketahui setelah menggelar rapat dan mengetahui apa saja kebutuhan dari masing-masing kementerian.
Dalam rapat pada pekan depan tersebut, legislator dari Partai NasDem juga akan menanyakan kewenangan dari sejumlah kementerian hasil pecahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga ke depannya tidak ada tumpang tindih kewenangan dan proses eksekusi kebijakan yang saling bertabrakan.
Seperti diketahui, Komisi XIII akan bermitra dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Komnas HAM.
"Apa yang menjadi domain kementerian dan lembaga tersebut akan kami cermati, biar masing-masing bisa optimal dan tidak tumpang tindih satu dan lain," kata Willy.
Komisi XIII merupakan komisi baru di DPR. Komisi ini membidangi urusan reformasi hukum dan hak asasi manusia. Komisi XIII memiliki 11 mitra kerja yang terdiri dari kementerian dan lembaga negara. Mitra kerja Komisi XIII yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI dan Kantor Staf Presiden (KSP).
