Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, terus menjadi sorotan. Bermula sejak ia mengusulkan permintaan mendapat anggaran sebanyak Rp20 triliun untuk menuntaskan masalah HAM. Pigai meminta anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. “Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun, tapi itu kan kalau negara ada kemampuan,” kata Pigai, saat mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Natalius Pigai sudah bertemu dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Komisi XIII mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kementerian HAM. Natalius Pigai pun mendapat beragam tanggapan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Komentar Ketua Komisi XIII
Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, meminta Natalius Pigai berfokus menjalankan fungsi koordinasi. Hal itu bertujuan agar pembangunan dan kebijakan pemerintah memiliki perspektif hak asasi. Willy mengatakan, permintaan tambahan anggaran dan sumber daya manusia di kementerian tersebut tidak mendesak diwujudkan.
"Jadi, basis kerjanya adalah edukasi, literasi dan kampanye. Pendekatan Kementerian HAM mesti melalui peranti-peranti lunak, seperti memasukkan HAM sebagai kurikulum, perspektif kebijakan dan gerakan di masyarakat," kata Willy saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024.
2. SDM
Willy Aditya mengatakan Kementerian HAM bisa memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada terlebih dahulu untuk merespons permintaan penambahan pegawai dari Natalius Pigai. “Terkait dengan restrukturisasi itu, sementara mereka masih bisa, bukan masih bisa, harus melakukan pemberdayaan, penggunaan source (sumber daya) yang ada. Itu spirit yang kami tegaskan tadi,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 31 Oktober 2024.
3. Tambahan Pegawai
Natalius Pigai, meminta tambahan pegawai dari 188 orang menjadi 2.544 pegawai. Usulan tersebut disampaikan Pigai saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR, Kamis, 31 Oktober 2024. "Setelah saya hitung kekuatan personel saya, yang ada sekarang baru 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 orang staf," kata Pigai.
Pigai mengatakan tambahan staf tersebut harus dibarengi dengan penambahan anggaran untuk belanja pegawai. Saat ini, kata dia, dengan jumlah pegawai sebanyak 188 orang dibutuhkan Rp 14 miliar untuk gaji pegawai.
"Konsekuensi penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai sebanyak 2.544 tersebut, dibutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun. Itu baru untuk gaji pegawai dan staf, belum termasuk untuk program atau biaya pembangunan," katanya.
4. Anggaran Rp20 Triliun Tidak Realistis
Anggota Komisi XIII DPR, Yasonna Laoly, menilai usulan tambahan anggaran hingga Rp20 triliun untuk Kementerian HAM tidak realistis. Yasonna merespons usulan, Menteri HAM Natalius Pigai, bahwa lembaganya membutuhkan tambahan anggaran supaya kebijakan Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM bisa terealisasi.
"Kami mengapresiasi semangatnya sebagai aktivis HAM dan itu cukup baik dari pengalaman-pengalamannya. Tapi, realitas juga harus kita lihat," kata Yasonna, di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024.
5. Tidak Punya Program 100 Hari Kerja
Natalius Pigai mengatakan kementeriannya tidak memiliki program 100 hari kerja. Pernyataan itu disampaikan dia saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR, Kamis, 31 Oktober 2024. "Kami tidak punya program 100 hari kerja. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa dan negara. Kami fokus selama lima tahun kalau kami dipertahankan," kata Pigai.
NANDITO PUTRA
