Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendidikan

Alasan Muhadjir Effendy Usul Fatwa Orang Kaya Nikahi Orang Miskin

Menko Bidang Pembangunan Manusia, Muhadjir Effendy, melihat angka kemiskinan semakin tinggi. Makanya, ia usul orang kaya menikahi orang miskin.

20 Februari 2020 | 05.57 WIB

Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna  di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja.
Perbesar
Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. ANTARA/Muhammad Adimaja.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menjelaskan alasan ia mengusulkan adanya fatwa agar orang kaya menikahi orang miskin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Muhadjir mengatakan ide ini berangkat dari data yang menyebut ada 5 juta kepala keluarga yang masuk kategori rumah tangga miskin. Dia menyebut meningkatnya angka kemiskinan juga segaris lurus dengan meningkatnya penyakit seperti stunting

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

"Di Indonesia ini kan ada ajaran agama yang kadang-kadang disalahtafsirkan, kalau mencari jodoh yang setara, apa yang terjadi? orang miskin cari juga sesama miskin, akibatnya ya jadilah rumah tangga miskin baru," kata Muhadjir dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020.

Muhadjir mengatakan pernikahan semacam ini menjadi problem di Indonesia. "Maka mbok disarankan Pak Menteri Agama bikin fatwa, yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Selain itu, dia juga terus menginisiasi wacana sertifikasi pranikah agar tidak memunculkan keluarga miskin baru di Indonesia. Program ini, kata dia, sudah diterapkan di Korea, Malaysia, dan Singapura.

Ia mengatakan pasangan yang belum kuat secara ekonomi harus melalui program kartu pra kerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini bertujuan agar setelah menikah mereka menjadi rumah tangga yang mapan secara ekonomi.

 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus