Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni-Dimyati Natakusumah, menyinggung masalah jaringan internet atau blank spot yang tak merata di sebagian wilayah Banten dalam debat kedua Pilkada 2024. Andra Soni membandingkan Banten dengan kawasan Jakarta soal akses internet.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Bukan rahasia lagi, walaupun dekat dengan Jakarta, masih banyak blank spot di daerah Banten,” kata Andra dalam debat seperti yang Tempo pantau melalui kanal Youtube KPU Provinsi Banten pada Kamis, 7 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam debat kedua Pilgub Banten itu, KPU mengusung tema Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Penyelesaian Persoalan Daerah di Provinsi Banten. Pasangan Andra Soni-Diyamti beradu ide dan gagasan dengan pasangan nomor urut 1 Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi.
Andra mengatakan dari delapan kota dan kabupaten di Banten masing-masing tak memiliki fasilitas internet yang sama. Karena itu, ia bersama Dimyati menggagas pemerataan akses internet ke masyarakat bila terpilih dalam pemilihan umum.
“Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mendapat layanan internet,” kata dia.
Andra mengatakan keterbatasan internet itu juga berdampak pada terhambatnya pelayanan publik yang belum maksimal. Dia menyebut sebelum pemerintah mendigitalisasi pelayanan, perlu adanya pemerataan akses internet di masyarakat.
“(Baru) masuk ke layanan digital,” kata dia.
Diyamti mengatakan perlunya membuat jaringan di area blank spot di Banten. Dia berharap dari langkah ini akan ada jaringan internet di ruang publik, kantor kecamatan, dan desa.
“Pelayanan publik itu akan murah, efisien, dan efektif. Internet kebutuhkan pokok saat ini,” kata dia.
Dalam membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), misalnya, Diyamti berharap bisa diakses dengan mudah melalui internet. Dia menyebut proses SKTM selama ini menghabiskan biaya masyarakat karena harus ke layanan publik dulu.
Karena itu, Diyamti mengatakan kalau proses ini bisa berjalan dengan internet, masyarakat bisa mengajukan dari mana saja dan tanpa mengeluarkan ongkos. “SKTM itu gratis, tapi ongkos ke pelayanan publik itu mahal. Bahkan mencapai Rp 10 hingga 20 ribu,” kata dia.
Pilihan Editor: Airin: Kerja Sama dan Kecintaan Warga Kunci Kemajuan Banten
