Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto masih menargetkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus berlanjut. Pemerintah terus mendorong penyelesaian pembangunan hingga pemindahan para pejabat negara ke IKN pada 2028.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang tetap jadi target presiden," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pembangunan IKN diklaim masih tetap berjalan meski anggarannya saat ini diblokir Kementerian Keuangan. Meski begitu Bahlil enggan mendetailkan mekanisme pasti penyelesaian pembangunan IKN.
Dia pun tak berkomentar banyak mengenai dampak efisiensi anggaran untuk pembangunan ibu kota baru itu."Jangan merasa seperti karena ketua umum partai semua yang mengerti," kata Bahlil.
Pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara oleh Kementerian Keuangan dibenarkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Dia menjelaskan pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan IKN, namun anggarannya saja belum dibuka.
"Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU," kata Hasan di Kantor Presidential Communication Office atau PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.
Hasan mengatakan Prabowo berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Anggaran juga sudah disiapkan. "Anggaran Rp 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan," kata Hasan.
Selama waktu itu, pemerintah menargetkan pembangunan IKN berfokus pada kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan gedung yudikatif, dan gedung legislatif, selesai dibangun. "Sisanya nanti akan didorong yang membangunnya adalah swasta," kata dia.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.
Foto 
