KUNJUNGAN Dubes Australia F. Rawdon Dalrymple ke Tim-Tim akhirnya terlaksana juga. Kunjungan itu hampir saja urung, konon gara-gara pemerintah Australia memberikan izin bagi kunjungan "Menlu Fretilin" Ramos Horta ke Australia bulan lalu. "Menlu Australia Bill Hayden dengan suatu suratnya mengimbau saya agar kunjungan itu bisa terlaksana, demi dapat tercapainya suatu gambaran yang menguntungkan pihak dalam Partai Buruh yang favourable (condong) terhadap Indonesia," kata Menlu Mochtar Kusumaatmadja pekan lalu. Selama tiga hari pekan lalu, Dalrymple bersama Atase Militer Brigjen Gordon Murphy mengunjungi Tim-Tim. Kedua pejabat itu meninjau Kabupaten Manatuto, 66 km sebelah timur Dili. Dengan helikopter, mereka meninjau Pulau Atauro. Di Dili, selain meninjau suasana kota, mereka juga berbicara dengan Gubernur Mario Carascalao, Sekwilda Letkol Saridjo, serta pejabat militer setempat Kolonel Roedito. Sebelum meninggalkan Tim-Tim, kedua pejabat Australia tersebut sempat menyaksikan unjuk perasaan masyarakat Tim-Tim. Sekitar 100 orang menunggu di pintu gerbang lapangan terbang Komoro Sabtu lalu ketika Dalrymple kembali ke Jakarta. Mereka membawa berbagai spanduk, bertuliskan antara lain "Kami sudah merdeka", "Jangan campuri urusan bangsaku", dan "What are you looking for, Australia?" Kunjungan Dalrymple ternyata disambut dingin di Australia. Beberapa pengamat politik dan kolomnis di harian-harian utama Australia berpendapat, pendeknya waktu kunjungan tersebut, dan kenyataan bahwa delegasi tersebut hanya melihat hal-hal yang "ingin diperlihatkan pemerintah Indonesia," hampir tidak akan mempengaruhi suara yang diberikan para anggota delegasi dalam nperensi Partai Buruh sewaktu memperdebatkan kebijaksanaan partai tentang Tim-Tim Rabu pekan ini. Dalam laporannya, yang disiarkan Deplu Australia Senin lalu, Dalrymple menyatakan, pada Gubernur Carascalao ia memprotes keterbatasan kunjungannya. Menurut dia, Carascalao menolak memperluas kunjungan itu. Alasannya: pemberitaan Radio Australia yang luas tentang kunjungan itu dapat mengganggu keamanannya. Dalrymple juga menyimpulkan: "Ada pandangan umum di kalangan militer dan sipil, bahwa Australia hanya mempunyai sedikit hak mencampuri masalah Tim-Tim." Konperensi Partai Buruh yang dimulai Senin lalu, diadakan dua tahun sekali untuk menentukan kebijaksanaan partai dan dihadiri 99 delegasi: 31 orang sayap kanan (tokoh utamanya Perdana Menteri Bob Hawke), 40 sayap kiri, 19 orang fraksi tengah kiri (dengan tokoh utama Menlu Bill Hayden), dan 9 anggota independen. Kelompok sayap kiri condong memihak Fretilin dan mendesak agar Australia mencabut pengakuannya atas integrasi Tim-Tim ke Indonesia. Banyak yang khawatir, bila dalam pemungutan suara kelompok kiri menang, hubungan RI-Australia akan terganggu. "Mudah-mudahan tidak akan terjadi hal-hal melewati batas yang bisa merusak hubungan baik kita dengan Australia. Kalaupun itu sampai terjadi, kita akan menjawab dengan sikap yang tidak kalah tegasnya," kata Menlu Mochtar pada TEMPO pekan lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini