Apa yang mau dicoblos ?

SESUAI jadwal yang ditetapkan, awal pekan ini ketiga tanda gambar yang diharapkan ikut dalam pemilu nanti telah disampaikan kepada Lembaga Pemilihan Umum. Di antara ketiga tanda gambar itu, hanya milik Golongan Karya yang tidak mengalami perobahan--yaitu pohon beringin dalam segi lima. Adapun Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi lima partai -- PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba dan IPKI -- memilih perisai Pancasila sebagai tanda gambar dalam pemilu tahun depan. Sementara Partai Persatuan hasil fusi empat partai Nahdatul Ulama, Partai Mslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah -menetapkan gambar Ka'bah sebagai lambang dan tanda gambarnya pada Musyawarah Nasional Dewan Partai beberapa bulan lalu. Sudah bisa dipastikan bahwa tanda gambar Golkar berupa pohon beringin tersebut tidak akan dipersoalkan lagi oleh LPU. Tinggal lagi nasib tanda gambar "Ka'bah" bagi PPP dan "perisai Pancasila" buat PDI. Ada sementara pihak yang kurang setuju dengan kedua tanda gambar itu dengan alasan yang dihubung-hubungkan pada soal yang "sakral" (suci). Timbul pertanyaan bagaimana sekiranya LPU menolak kedua tana gambar tersebut? Bagi PDI hal ini tidak begitu sukar mengatasinya. Sebab kongres pertama partai tersebut bulan April kemarin, menetapkan tiga calon. tanda gambar. Jika "perisai Pancasila" ditolak, maka masih ada dua cadangan lainnya bisa diajukan pada bulan Juni mendatang. Kasak-kusuk Kesulitan nampaknya dialami PPP jika gambar Ka'bah ditolak. Munas Dewan Partai PPP yang lalu menetapkan Ka'bah sebagai satu-satunya lambang dan tanda gambar. "Kalau ditolak, maka paling sedikit instansi yang sederajat dengan Dewan Partai harus bersidang untuk menetapkan tanda gambar baru. Atau diadakan kongres sekaligus", kata tokoh PPP Yufus Hasyim kepada TEMPO Kamis pekan lalu. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Amir machmud menyatakan di Medan minggu lalu, bahwa persiapan pemilihan umum baik di daerah maupun di Pusat telah siap. Pada kesempatan itu juga Mendagri mengatakan bahwa terhadap mereka "yang kasak kusuk untuk menggagalkan pemilu"--sebagaimana diungkapkannya baru-baru ini--"tidak akan diapa-apakan. Tapi sebagai orang yang beragama mereka itu harus sadar". Sialnya mereka itu, hingga akhir pekan lalu oleh Amir machmud sendiri belum diungkapkan. "Sebaiknya masalah ini dijelaskan lebih terang oleh Mendagri", kata Yusuf Hasyim pula yang baru saja kembali dari Jawa Timur. Sebabnya menurut anggota DPR dari PPP itu! "pernyataan Amir machmud tersebut mendapat perhatian luas di kalangan masyarakat daerah". Partai Persatuan Pembangunan sendiri "sama sekali tidak mempunyai maksud menggagallan bahkan akan mensukseskan pemilu yang bebas, rahasia, adil, jujur dan demokrasi", demikian Yusuf Hasyim. Dengan pelaksanaan seperti ini - terutama untuk menunjukkan kepada dunia luar - membuktikan bahwa "demokrasi Pancasila lebih baik dengan sistim yang sudah dikenal selama ini". Tetapi "kalau pemilu tahun 1977 didahului tindakan-tindakan yang mencemarkan demokrasi Pancasila maka kita lebih baik menjadi penonton yang baik dari pada menjadi pemain yang jelek", tambahnya. Yang jadi tanda tanya ialah: apa maksud Menteri Amirmachmud memang hendak memperingatkan PPP? Atau pihak lain? Dugaan seperti itu lebih jelas lagi ketika Kepala Staf Kopkamtib Laksamana Sudomo membenarkan keterangan Mendagri Sabtu pekan lalu. "Yang melakukan kasak-kusuk itu oknum partai", katanya di depan wartawan seusai menemui Presiden Suharto di Jalan Cendana. "Tapi jelas gagasan mereka tidak mewakili partainya". PPP atau PDI? "Itu kode etik, tidak boleh disebutkan", kata Sudomo. "Kasakkusuk" itu menurut penilaian Kas Kopkamtib belum mengganggu dan oknum tersebut akan diperingatkan sesuai' dengan cara kekeluargaan. Betapapun, pihak partai nampaknya ingin pemerintah mengungkapkannya dengan jelas supaya udara jangan pengap dengan kecurigaan, kalau boleh.