TERNYATA bukan hanya 'isyu' kalau di ITB akan dilakukan
pengesahan Ketua 'Dewan Mahasiswa' ITB. Meskipun persiapannya
sudah mulai akhir Maret yang lalu dengan satu pemilihan umum.
Dalam pemilihan itu Ausie B. Gautama (23 tahun) mahasiswa
Geologi mengalahkan dua rekannya yang lain Fajar Irianto dan
Eddie Susianto. Perbandingan suara yang diperoleh mereka: 2652,
1278 dan 861. Toh, waktu itu di luar kampus ITB orang masih
ragu: apa ini benar-benar akan dilaksanakan. Beberapa hari
sebelum Sabtu, 14 April, sudah mengudara undangan lewat Radio
ITB ditujukan kepada Ketua Himpunan/Unit Aktivitas Staf DM-ITB
atau pejabat sementara DM/Senat KM-lTB/anggota KM-ITB untuk
menghadiri pelantikan Ketua DM ITB periode 1979/1980 pada 14
April. Undangan itu dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ITB
dan ditandatangani oleh Sekretaris Umum MPM, Wisnu Hendrajit.
Ternyata benar: 14 April lalu ada pengesahan Ketua DM-ITB oleh
MPM-ITB. Bahkan dihadiri oleh Ketua Rektorium Sudjana Sapi'ie
yang sempat juga memberikan sambutan yang telah disiapkan
tertulis. Menurut Ausie kepada TEMPO: "Pak Sudjana hadir karena
undangan lisan yang saya sampaikan kepalanya." Tapi menurut
Sudjana, dia hadir karena undangan tertulis dari MPM. Dan
undangan itu hanya menyebutkan adanya "pengesahan lembaga
eksekutif Keluarga Mahasiswa ITB."
Itulah sebabnya kepala sambutan Ketua Rektorium berbunyi:
"Pidato Ketua Rektorium pada Pergantian Ketua KMITB." Surat
laporan Ketua Rektorium yang diserahkan lewat Sekretaris Menmud
Urusan Pemuda, 10 April yang lalu, memang menyatakan "tidak akan
ada DM di ITB."
Argumentatif
Dalam sambutannya itu Ketua Rektorium antara lain mengakui,
bahwa kehadirannya "akan menimbulkan berbagai macam pendapat dan
interpretasi." Dijelaskannya, di satu pihak kehadirannya bisa
diartikan "menyetujui tindakan-tindakan yang telah dilakukan
mahasiswa" dan karenanya melanggar ketentuan pemerintah. Di lain
pihak, Ketua Rektorium sebagai "pimpinan utama dari seluruh
civitas academica ITB, diharapkan akan dapat memberikan
pengertian akan aspirasi-aspirasi yang hidup di kalangan seluruh
civitas academica ITB." Sebab pengesahan Ketua DM itu tidak
berdiri sendiri, tetapi sebagai kelanjutan pemilihan bulan lalu
dan juga kelanjutan Rapat Kerja Mahasiswa ITB, Juni 1978 -- yang
memutuskan tetap mempertahankan adanya DM di ITB (TEMPO 8 Juli
1978).
Dari Utun Sutisna, Ketua MPM-ITB didapat penjelasan: "Bukan kita
mempertahankan nama DM. Sebenarnya masalahnya berkaitan satu
sama lain ialah bagaimana kita menciptakan suasana kehidupan
di ITB yang bebas dan teratur." Ditambahkannya, berdasar angket
Nopember 1978 tak ada yang keheratan digunakannya nama DM untuk
lembaga eksekutif mahasiswa ITB tersebut. Lalu bagaimana dengan
BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang diinstruksikan
pemerintah? "Kami menyetujui sebagian saja," jawab Utun. Dalam
Raker Mahasiswa Juni 1978 hal-itu memang sudah disinggung. Waktu
itu Raker berpendapat, kehadiran pimpinan universitas atau
fakultas dalam lembaga kemahasiswaan dianggap berlebihan (TEMPO,
8 Juli 1978). Tapi bagaimana kalau Dep. P&K, misalnya, bersikap
keras karena mereka tetap menggunakan nama DM? Jawab Ausie yang
baru saja dilantik: "Saya masih percaya pada kelembagaan di ITB
antara lain Senat Guru Besar, bahwa mereka akan betul-betul
melihat permasalahannya secara argumentatif. "
Bagaimana sikap Dep. P&K? Lewat staf ahlinya, Menteri P&K
menyatakan hanya akan berpegang pada laporan Ketua Rektorium
yang disampaikan lewat Sekretaris Menmud Urusan Pemuda, 10 April
yang lalu. Artinya, apa yang dibentuk ITB yang lalu ini tak akan
diakui legalitasnya. Hanya Dirjen Pendidikan Tinggi Doddy
berpesan: "Beri kesempatan ITB untuk membenah diri. Ketua
Rektorium sudah berjanji dalam tiga bulan ini akan mengadakan
pendekatan-pendekatan." Kesempatan melaksanakan NKK tahap II
--ialah pembentukan BKK -- bagi perguruan tinggi memang tinggal
3 bulan lagi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini