Betulkah Sudah Dipolitikkan

JALANAN berlumpur akibat hujan yang belakangan ini terus mengguyur membuat kendaraan bermotor tidak bisa mencapai sebagian besar desa Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tapi itu tidak membuat penduduk Angsana berkecil hati. Ini hal yang biasa buat mereka. Ada hal yang malahan membuat mereka belakangan ini gembira Kedatangan tim Opstib Pusat pimpinan Kolonel Mohamad Isya 10 April lalu ke desa ini rupanya telah memberi harapan baru. Pekan lalu Pangkopkamtib Sudomo mengatakan kasus Angsana telah dipolitikkan "sementara orang tertentu" hingga perlu ditangani Opstib Pusat. "Pemeriksaan tim Opstib memuaskan," cerita Achmad Jaya dkk pada pembantu TEMPO di Banten pekan lalu. Walaupun pemeriksaan yang nonstop dari siang sampai dinihari itu cukup membuat penat mereka. Begitu tim Opstib tiba di Pandeglang, 7 April lalu Ketua DPD Golkar Pandeglang, Letkoi (Purn.) Ilyas segera memerintahkan 3 anggota DPRD Pandeglang menjemput Achmad Jaya dkk. Esok harinya, sebelum berhadapan dengan tim Opstib, mereka sempat mampir ke rumah Ilyas. Kabarnya di sini mereka diminta menulis beberapa pernyataan. Di antaranya: pernyataan tidak merasa keberatan dengan pemeriksaan Komres 812 Pandeglang dan mendapat perlakuan baik selama pemeriksaan. "Tindakan Komres malahan merupakan pengamanan dan perlindungan terhadap keselamatan diri kami dalam rangka penyelesaian masalah kasus yang diadukan ke DPR-RI," tulis mereka dalam pernyataan itu. Selesai diperiksa tim Opstibpus bertempat di Kodim 0601 Pandeglang, Achmad Jaya dkk kembali ke Angsana bersama rombongan tim yang ingin bertem Iangsung dengan penduduk desa. Sekitar 1000 orang penduduk desa malam itu berkumpul di SD Inpres Tarajusari atas permintaan tim Opstibpus. Diterangi cahaya lampu petromak, banyak penduduk yang sempat langsung berbicara dengan tim pemeriksa, tak ketinggalan bekas lurah H.M. Askari yang diperiksa sampai lewat tengah malam. Menurut beberapa saksi, Askari mengakui segala kesalahannya pada tim yang memeriksanya malam itu. Tapi pada TEMPO Askari membantah telah mengakui kesalahannya. Dia akan terus menuntut Achmad Jaya dkk yang dituduhnya telah memfitnahnya. Tampaknya ia segan memberi keterangan. "Tanya saja sama Opstib. Semua sudah saya jelaskan pada mereka," katanya pekan lalu. Apakah Askari memang bersalah atau tidak masih belum jelas. Tapi beberapa tindakannya setelah dia dicopot cukup membuat orang heran. Pada 11 April lalu misalnya, mendadak Askari memaksa menyerahkan kembali tanah milik ~Rais bin Soca seluas 7.500 mÿFD dan Arba bin Samara seluas 4. 700 mÿFD yang dulu dibelinya dengan paksa. Padahal tanah tersebut jelas telah dimiliki Ny. Masriah, isteri Bupati Pandeglang, sesuai dengan akte jual beli 11 Maret 1978 dengan saksi antara lain Kepala Kantor Agraria Pandeglang. Rais sendiri karena tidak mempunyai uang sepeser pun, menyatakan tidak sanggup membayar kembali Rp 130.000 yang diminta Askari. Apa latar belakang tindakan Askari tidak diketahui. Tapi Ny. Masriah sendiri akhir bulan lalu pada TEMPO mengaku telah membeli tanah Rais bin Soca seharga Rp 130.000. "Apa salah kalau tanah itu saya beli secara sah dan tidak memaksa, bahkan pemiliknya sendiri yang datang menawarkan pada saya," katanya. Nyonya bupati ini belum sempat menengok tanahnya itu. "Tanah saya banyak sih, dan tak sedikit orang yang menggadaikan pada saya," katanya dengan sedikit emosi. Tapi Rais yang buta huruf bersedia disumpah pocong 7 kali bahwa dia belum pernah menginjak pendopo kabupaten Pandeglang atau bertemu dengan isteri bupati itu. Bodoh Kasus desa Angsana ini agaknya telah menggegerkan Pandeglang. Pengaduan Achmad Jaya dkk awal Maret lalu kepada DPR telah membuat banyak pejabat setempat kelabakan. Hingga Komandan Kodim 0601 Pandeglang Letkol Sentoi merasa perlu membantah: "Kepindahan saya dari Pandeglang pada 17 April 1979 jangan dihubungkan dengan kasus Angsana," katanya di Mesjid Agung Pandeglang selesai sholat Jumat pekan lalu. Danrem 064 Maulana Jusuf Banten, Kol. Oyek Suroto, juga segan menjelaskan perkembangan kasus Angsana. Masalah ini sudah ditangani langsung oleh Opstib hingga "mulut saya sudah dikunci," katanya. DPD Golkar Pandeglang kabarnya juga sudah "ditegur" DPP Golkar karena sikapnya menangani kasus itu hingga memulai desas-desus "kasus Angsana dipolitikkan." Fraksi KP di DPR menurut sekretarisnya, Sarwono Kusumaatmadja, telah "melimpahkan" masalah ini pada DPRD I Jawa Barat di DPRD II Pandeglang. "Kasus daerah hendaknya diselesaikan oleh daerah pula," ujar Sarwono. Betulkah tuduhan bahwa Achmad Jaya dkk ada yang membiayai? "Kami pergi ke Jakarta atas kehendak sendiri, bukan karena suruhan suatu golongan atau karena kepentingan seseorang. Apalagi dibiayai," kata Achmad Jaya. Mereka berangkat ke Jakarta naik bis dengan biaya sendiri-sendiri. Diakuinya ada beberapa orang yang mengantar mereka, untuk memberi nasehat dan penunjuk jalan. "Kula mah henteu ngarti politik-politikan, jelema bodo ieu (Saya orang bodoh, tak mengerti politik)," kata Markasim, rekan Achmad Jaya. Jadi betulkah kasus Angsana "dipolitikkan"? Pangkopkamtib Sudomo berjanji akan segera mengumumkan hasil penelitian Opstib. Tapi keterangan ketua DPR Daryatmo pekan lalu menarik perhatian. "Bagi saya kasus yang diadukan ke DPR dipolitikkan atau tidak, bukan itu masalahnya. Yang menjadi masalah adalah agar masyarakat betul-betul menyalurkan apa yang diingininya langsung pada wakil-wakil mereka di DPR." Hingga masyarakat tidak memilih mengambil jalan yang melanggar hukum, sekaligus juga mencegah kemungkinan frustrasi.