Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) turut terdampak kebijakan pemangkasan anggaran tahun ini. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan keputusan tersebut ditetapkan setelah adanya pertemuan dengan beberapa pihak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: JPPI Sampaikan Berbagai Dampak Pemangkasan Anggaran Pendidikan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ya ada pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara, kemudian ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan, dan ujungnya kami mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 persen atau senilai Rp 200,2 miliar,” kata Dadan ketika ditemui di kompleks parlemen Senayan pada Rabu malam, 12 Februari 2025.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Pemotongan anggaran dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi presiden itu semakin dipertegas dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Meski begitu, tidak semua kementerian atau lembaga terkena pemotongan anggaran. Sebelumnya, dalam laporan Tempo berjudul "Pilih Kasih Pemangkasan Anggaran," BGN tercatat dalam daftar 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tidak dipangkas Sri Mulyani.
Dadan menjelaskan, pemotongan tersebut tercetus oleh Prabowo usai pihaknya mengajukan penambahan anggaran dalam menunjang kesuksesan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan Prabowo mengarahkan BGN untuk melakukan peminjaman ke kementerian dan lembaga lain untuk memenuhi kebutuhan itu.
“Pak presiden sampaikan, enggak usah, pinjam saja dari Pemda, dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisienkan,” ujar dia.
Sebelumnya, BGN membenarkan bahwa program MBG akan mendapat tambahan Rp 100 triliun dari pemangkasan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L). Hal itu diungkap oleh Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana saat menanggapi pertanyaan dari mana sumber tambahan anggaran untuk makan gratis itu.
"Uangnya salah satunya dari metode penghematan 16 pos Kementerian Lembaga yang hampir semuanya terkena pemotongan," ujar Tengku dalam peluncuran 'Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis' oleh Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), di Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2025. Kendati begitu ia tidak merinci berapa banyak sumbangan efisien anggaran K/L yang dialihkan untuk makan bergizi gratis.
Ilona Estherina, Dian Rahma Fika, dan Hendrik Khoirul Muhid berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
