Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Dalam waktu dekat, PAN diprediksi mendapat posisi menteri di kabinet.
Zulkifli Hasan disebut menolak posisi menteri dan menyorongkan nama lain.
Berulang kali Istana meminta PAN bergabung dengan koalisi pemerintah.
DI HADAPAN para ketua umum dan sekretaris jenderal koalisi partai politik pendukungnya, Presiden Joko Widodo memaparkan progres penanganan pandemi Covid-19. Dalam pertemuan di Istana Negara, Rabu, 25 Agustus lalu, itu, Jokowi mengklaim pagebluk sudah terkendali. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, yang hadir dalam pertemuan, mengatakan Presiden meminta koalisi terus mendukung pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam persamuhan selama dua jam dengan suguhan semangkuk bakso itu, Presiden juga meminta pertimbangan petinggi partai mengenai kelanjutan proyek ibu kota negara di Kalimantan Timur. “Undangannya memang membahas pandemi. Tapi menu utama pertemuan itu adalah soal ibu kota baru,” kata Suharso saat dihubungi pada Selasa, 31 Agustus lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Para ketua umum partai kemudian bergiliran menanggapi. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yang mendapat kesempatan terakhir berbicara, berkelakar mengenai kehadiran Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno. Seorang peserta diskusi menyebutkan Surya terheran-heran dengan kehadiran petinggi PAN sekaligus memuji Jokowi karena pandai memilih momen untuk mengenalkan anggota baru koalisi.
Seusai pertemuan di Istana, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Gerard Plate mengatakan PAN menjadi sahabat baru di barisan pendukung Jokowi. Ia menyebutkan para petinggi koalisi menyambut kehadiran partai berlambang matahari terbit itu. “PAN akan memperkuat jalannya pemerintahan,” ujar Johnny.
Seorang pengurus PAN yang mengetahui agenda pertemuan Presiden dengan ketua partai mengungkapkan undangan dari Istana diterima Eddy Soeparno pada Selasa malam, 24 Agustus lalu, atau sehari sebelum acara. Eddy lalu memberi tahu Zulkifli Hasan, yang sedang bersiap tidur, soal invitasi tersebut. Zulkifli membenarkan cerita tersebut ketika berpidato dalam Rapat Kerja Nasional PAN kedua di Warung Buncit, Jakarta Selatan, 31 Agustus lalu.
Kehadiran Zulkifli dan Eddy di Istana bersama partai koalisi merupakan yang pertama kalinya untuk PAN. Namun sinyal dukungan terhadap pemerintah Jokowi muncul sejak dua tahun lalu. Seusai Pemilihan Umum 2019, Zulkifli menyatakan PAN menyokong Jokowi-Ma’ruf Amin tanpa syarat. Ia mengklaim tak meminta jabatan di kabinet Jokowi periode kedua. “Pemilu presiden sudah kelar, enggak boleh baper,” ucapnya saat itu.
Zulkifli Hasan memberikan pidato dalam Rakernas II, Partai Amanat Nasional di Jakarta, 31 Agustus 2021. Dok. PAN
Zulkifli dan Jokowi pun beberapa kali bertemu empat mata. Pada 14 Oktober 2019, Zulkifli menyambangi Jokowi di Istana Merdeka. Saat itu, Jokowi mengakui ada pembahasan peluang partai lain untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Beberapa hari sebelumnya, Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono juga berjumpa dengan Presiden. Bersama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Demokrat, PAN mendukung Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno dalam pemilihan umum presiden.
Pada Agustus 2020, Zulkifli menemui Presiden setelah memenangi Kongres PAN kelima di Kendari. Ketika wacana revisi Undang-Undang Pemilu bergulir pada Februari 2021, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu juga mendatangi Istana. Seperti halnya Jokowi, PAN akhirnya menolak revisi Undang-Undang Pemilu.
Beberapa waktu seusai pertemuan itu, tawaran kepada PAN untuk mengisi kursi di kabinet dilayangkan. Dua politikus yang mengetahui komunikasi PAN dan Istana menyatakan, Zulkifli setidaknya tiga kali diminta menyodorkan kader partai yang dianggap layak menjadi pembantu presiden. Komunikasi itu terjalin sekitar lima bulan lalu.
Dua narasumber itu menyebutkan bahwa Zulkifli mengajukan bekas Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir. Namun Istana justru meminta Zulkifli masuk ke kabinet. Alih-alih menerima tawaran itu, ia kembali menyorongkan Soetrisno. Menurut dua sumber itu, Zulkifli berdalih ingin berfokus sebagai ketua umum dan meningkatkan elektabilitas partai. Soetrisno tak merespons panggilan telepon dan pesan pendek yang dilayangkan Tempo hingga Sabtu, 4 September lalu.
Sumber yang sama menyebutkan, Jokowi meminta seorang pejabat Istana menemui Zulkifli di rumah dinas Wakil Ketua MPR di Jalan Widya Chandra, Jakarta. Dua politikus yang mengetahui pertemuan itu mengungkapkan, Istana masih menghendaki Zulkifli menjadi menteri.
Namun bekas Menteri Kehutanan itu menyodorkan nama lain, seperti Eddy Soeparno dan Asman Abnur. Asman menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di kabinet pertama Jokowi.
Narasumber yang sama menyebutkan, setidaknya ada tiga portofolio yang ditawarkan kepada PAN, yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Zulkifli mungkin akan mengisi posisi menteri koordinator jika Jokowi menawarkan jabatan tersebut. PAN bakal mengirim kader selain Zulkifli bila diminta mengisi kementerian teknis.
Seorang petinggi PAN menyatakan partainya cenderung memilih pos Menteri Koperasi karena bersentuhan langsung dengan rakyat kecil. Politikus ini menyebutkan PAN semestinya diumumkan bergabung dengan koalisi tak lama setelah Jokowi melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi pada akhir April lalu. Namun tsunami virus corona varian delta membuat rencana itu tertunda.
Mengantisipasi gejolak di lingkup internal setelah merapat ke kubu pemerintah, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno langsung menelepon sejumlah ketua PAN daerah. Terutama ketua partai di sebelas provinsi yang menjadi basis massa partai, seperti Aceh, Jambi, Riau, Banten, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan.
Ketua PAN Sulawesi Selatan Ashabul Kahfi membenarkan kabar bahwa Eddy menghubunginya tak lama seusai pertemuan di Istana. Menurut dia, pengurus pusat meminta ketua PAN daerah memantau reaksi kader selepas pertemuan tersebut. “Tak ada riak-riak atau protes karena kami sudah biasa mendukung pemerintahan,” kata Kahfi.
Eko Hendro Purnomo, Ketua PAN DKI Jakarta, juga mengaku dikontak pengurus pusat untuk memonitor aspirasi kader. Eko menyebutkan pengurus sudah sempat berkomunikasi dengan kader, tokoh senior, dan para ulama. Bertajuk “Munajat untuk Indonesia Sehat”, acara itu juga digunakan pengurus pusat untuk menjelaskan sinyal partai buat bergabung dengan koalisi.
Posisi menteri untuk PAN memang masih berkabut. Namun seorang pejabat koalisi pemerintah yang mengetahui pertemuan di Istana menyebutkan Jokowi sempat berbisik kepada Zulkifli Hasan seusai persamuhan di Istana. Presiden memberi tahu bahwa akan ada pembahasan teknis lebih lanjut mengenai bergabungnya PAN dengan koalisi.
Zulkifli membantah ada tawaran menteri untuk Partai Amanat Nasional. Ia mengaku bertemu dengan Presiden Jokowi dua kali dalam dua bulan terakhir dan tak membicarakan koalisi ataupun perombakan kabinet. Ihwal acara di Istana pada 25 Agustus lalu, Wakil Ketua MPR itu juga menyanggah ada diskusi mengenai jatah menteri. “Kami cuma membicarakan masalah penanganan pandemi serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengaku belum mendapat informasi soal bergabungnya PAN dengan pemerintah. Menurut dia, Jokowi berupaya berkomunikasi dengan semua pihak untuk mempercepat penanganan pandemi. “Pekerjaan menjadi lebih mudah karena dikerjakan bersama,” kata Fadjroel.
BUDIARTI UTAMI PUTRI, DEWI NURITA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo