Bale Endah, Atau Ke Mana?

DUAPULUH April lalu Kabupaten Bandung genap berusia 338 tahun. Tapi meskipun para alim ulama sering melakukan sembahyang istiharah, persoalan akan dipindahkan ke mana ibukota kabupaten ini, masih belum terjawab. Hasil sembahyang itu menurut para ulama memang menunjukkan Bale Endah sebagai pilihan yang baik untuk ibukota Kabupaten Bandung. Bale Endah terletak 11 km di arah selatan Kota Bandung. Bupati Lily Sumantri yakin benar wilayah ini paling cocok untuk menjadi pusat pemerintahan kabupaten. Karena itu sejak 1974 ia sudah mempersiapkan sarana perkantoran. Bahkan gedung Pemda dan DPRD Kabupaten Bandung nyaris rampung. Tapi yang menjadi soal, Departemen Dalam Negeri belum memberi kata setuju untuk menentukan Bale Endah sebagai ibukota Kabupaten Bandung. Pada 1977 Mendagri Amirmachmud menyarankan agar ibukota dipindahkan ke Soreang. DPRD Bandung menyatakan keberatan. "Tanah di Soreang subur, lebih baik untuk pertanian," ungkap Haji drs Bahrul Hayat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung kepada TEMPO. Untung akhirnya Mendagri menarik usulnya. Namun soal Bale Endah belum ada juga penegasan. Bagi Pemda maupun DPRD Bandung, Bale Endah cukup wajar. Selain sebelumnya telah diteliti oleh sebuah konsultan, juga wilayah ini dianggap bersejarah. Yaitu tempat pertahanan terdepan Siliwangi untuk merebut kembali Kota Bandung dalam peristiwa Bandung lautan api. Untuk itu di sini telah berdiri tugu peringatan. Bale Endah juga dikenal kurang subur, sehingga jika wilayah ini ditutupi berbagai bangunan tak akan mengurangi produksi pertanian. Lebih dari itu konon sejak pertama kali kabupaten ini didirikan pada 1641, ibukotanya yang pertama kali ada di Krapyak, Bale Endah sekarang. Tapi sejak 1811 pusat pemerintahan dipindah ke depan Alun-alun Bandung, dalam wilayah Kotamadya Bandung, agar lebih dekat ke jalur jalan Anyer-Panarukan. Jadi sekarang, "kami hanya bermaksud akan pulang kembali," kata Bupati Lily. Sulit Tanah Kosong Tapi tak kalah penting dari semua itu adalah Kota Bandung sendiri yang semakin sesak dalam beberapa tahun belakangan ini. Dengan penduduk 2,4 juta di dalam kota ini sudah sulit mendapat tanah kosong. Bahkan untuk mendirikan bangunan-bangunan pemerintah tak mudah menemukan lokasi. Jalan-jalan juga sulit diperlebar, karena desakan bangunan semakin deras. Rencana pemekaran kota ini sudah terdengar berkali-kali dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun belum juga terujud. Menurut ir. Djoko Sujarto MSC memang ada ketentuan yang tak memperkenankan pemekaran wilayah Kotamadya Bandung. Tapi "secara pribadi saya berpendapat hal itu kurang obyektif," kata Djoko. Menurutnya setiap kota memiliki ukuran optimum -- keseimbangan antara jumlah penduduk, penyediaan fasilitas dan kemampuan Pemda mengelolanya. Misalnya pemekaran Kota Bandung dilakukan 10 kali lipat dari sekarang, "belum tentu optimum." Sccara pasti Djoko memang tak mengemukakan harus menjadi berapa luas pemekaran kota ini. Departemen Dalam Negeri sendiri sekarang sedang mempelajari ketentuan ukuran optimum koa yang ideal. Tapi yang pasti, kata Djoko, Kota Bandung sudah perlu dimekarkan. Seorang ahli planologi Belanda, Karsten, pada 1930 memang pernah memperkirakan pada 1955 penduduk Kota Bandung akan menjadi 750.000. Untuk itu katanya kota ini harus diperluas menjadi 12.758 hektar. Padahal pada 1955 urbanisasi begitu hebat sehingga penduduk Kota Bandung menjadi hampir 1 juta. Dan sekarang dengan luas 8.000 hektar (hasil perluasan 1949) kota ini menyimpan 2,4 juta warga.