Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Poros 98, Parlin Silaen, menilai pernyataan Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, yang meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menindak penyerang pemerintah perlu ditanggapi serius. Pasalnya, kata dia, pernyataan Benny malah memadamkan semangat memperjuangkan nilai demokrasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, pernyataan Benny malah ingin menghadirkan kembali sifat rezim otoriter. Ia mengingatkan bahwa semangat demokrasi merupakan roh perjuangan angkatan 98.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Agenda reformasi yang memperjuangkan hadirnya pemerintahan yang demokratis dan benar-benar pro rakyat harus terus dikawal,” kata Parlin dalam keterangannya, Rabu, 30 November 2022.
Bendahara Poros 98, Rahmat Hidayat, menyebut pernyataan Benny memancing kegaduhan politik. Ia meminta Benny untuk tidak mendorong Jokowi melakukan hal yang tidak mencerminkan karakter dirinya.
“Lebih baik Benny Rhamdani melakukan tugasnya sebaik mungkin. Banyak masalah buruh migran yang perlu ditangani lebih serius. Coba fokus ke situ dulu. Ngaku aktivis 98, kelakuan kok otoriter?,” kata Rahmat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Poros 98, Denny Lihiang, menyatakan kritik dalam masyarakat demokratis merupakan hal wajar. Bahkan, kata dia, kritik terhadap pemerintah mestinya diberi ruang dan dilindungi oleh konstitusi. Kendati demikian, Denny mengatakan kritik yang dilontarkan mesti rasional dan konstruktif, alih-alih hanya berupa hujatan dan caci maki.
“Kita harus ingat, meski kita berbeda pandangan atau pendapat dengan Presiden Jokowi, yang harus kita ingat bahwa Pak Jokowi itu Kepala Negara, simbol negara, jadi kita juga jangan sembarangan dalam melontarkan kritik,” kata dia.
Sebelumnya, Benny mengklarifikasi video percakapannya dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dalam video yang beredar, Benny meminta agar pihak penyerang pemerintah dijerat hukum.
Benny menegaskan bahwa lontaran kritik terhadap pemerintah tidak masalah. Namun, ia menyoroti bahwa akhir-akhir ini yang dilontarkan bukan kritik, melainkan upaya untuk mendelegitimasi pemerintahan.
“Selalu dengan pola yang sama. Penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antar suku dan agama, berita-berita hoax, bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, Presiden, Ibu Negara terakhir,” kata Benny Rhamdani di Gedung DPR RI, Senin, 28 November 2022.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
