Berbelok di Tikungan Akhir

SUASANA kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta, Senin pekan lalu penuh sesak. Belasan wartawan cetak dan elektronik merangsek ke dalam ruang sempit yang bersahaja. Sambil menggelar kursi lipat, pengurus partai sibuk menawari wartawan yang kepanasan dengan teh botol dari kulkas. Tifatul Sembiring, pejabat sementara Presiden PKS, menggelar konferensi pers. Soalnya, Fraksi PKS di DPR tiba-tiba berbelok menerima keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kami memilih jalan win-win solution," ujar Tifatul Sembiring.

PKS memang menjadi salah satu yang berbelok arah dalam kisruh di parlemen. Partai Islam ini sebelumnya lantang menyuarakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2005 soal Kenaikan Harga BBM. Pejabat sementara Presiden PKS, Tifatul Sembiring, pekan sebelumnya berulang-ulang menegaskan sikap partai yang konfrontatif. "Tak ada alasan bagi Presiden SBY untuk menaikkan harga BBM," kata Sembiring.

Sikap Dewan Pimpinan Pusat PKS itu didukung oleh Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Bekas Presiden PKS ini mengatakan penolakan PKS atas kenaikan harga bensin sudah final. Selain itu, Hidayat menegaskan sikap itu tak mempengaruhi posisi partainya sebagai mitra koalisi Presiden Yudhoyono. "Meski memiliki kontrak politik," ujar Nur Wahid, "kami tetap bersikap kritis."

Tapi, konstituen PKS akhirnya menelan kekecewaan. Setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Yudhoyono, pejabat sementara Presiden PKS Tifatul Sembiring berubah haluan. PKS tak kuasa menolak permintaan Istana untuk mendukung keputusan menaikkan harga minyak. Soalnya, selain menjadi mitra koalisi, PKS juga "menitipkan" empat kadernya, antara lain Menteri Pertanian Anton Apriantono dan Menteri Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Ashari, di kabinet. "Kami harus mengikuti realitas politik yang berkembang," ujar Tifatul Sembiring.

Tak cuma PKS, perubahan sikap juga dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi PPP di DPR dua pekan lalu masih berteriak lantang menolak kenaikan harga minyak. Dalam rapat fraksi, 58 anggota Fraksi PPP sepakat dengan suara bulat mengganjal keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami menolak pencabutan subsidi BBM. Soalnya, rakyat akan makin sulit," kata Endin Soefihara, Ketua Fraksi PPP di DPR saat itu

Tapi, sikap Fraksi PPP langsung gembos setelah Presiden Yudhoyono sarapan pagi bersama Ketua Umum PPP Hamzah Haz. Saat silaturahmi yang dilakukan di Istana Merdeka, Ahad dua pekan lalu itu, SBY meminta dukungan Hamzah soal kenaikan harga BBM. Sebagai bekas wakil presiden, Hamzah diminta pengertiannya soal kesulitan anggaran yang dihadapi pemerintah Yudhoyono. Menurut sumber Tempo, sebagai politisi senior, Hamzah tak mau memberi dukungan gratis. Akhirnya SBY berjanji akan "mengontrol" sikap tiga menteri dari PPP?Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri BUMN Sugiarto, dan Menteri Koperasi dan UKM Surya Dharma Ali. Ketiga menteri itu sempat aktif dalam acara Silaturahmi Nasional PPP bentukan Usyamah Hisyam, orang dekat SBY. Dalam acara yang digelar akhir Februari 2005 lalu, diputuskan untuk mempercepat muktamar PPP dari 2007 menjadi 2005. Percepatan muktamar itu dilakukan untuk menggoyang kepemimpinan Hamzah di PPP.

Memang, soal intervensi SBY disanggah oleh Ketua Fraksi PPP Endin Soefihara. Meski tak menolak adanya instruksi Ketua PPP Hamzah Haz, Endin menyatakan perubahan sikap fraksinya untuk kepentingan jangka panjang. "Setelah mendapat penjelasan," ujar Endin Soefihara, "kami yakin keputusan menaikkan harga BBM melalui pemikiran yang matang."

Buntutnya dapat diduga. Dalam rapat paripurna DPR, sikap parlemen melunak. Dalam voting terbuka, 269 anggota DPR dari enam fraksi, termasuk Fraksi PKS dan Fraksi PPP, menyetujui kenaikan harga minyak. Pemerintah hanya diminta melakukan "penyesuaian" anggaran dan mengganti asumsi besaran subsidi BBM lewat APBN Perubahan. Kemenangan telak kubu pemerintah itu tak tertahan akibat Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Bangsa, yang berkukuh menolak kenaikan harga bensin, memboikot voting dalam rapat paripurna.

Tak pelak, rumor deal politik tingkat tinggi langsung merebak. Mahfud Md, anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa, memastikan tarik-ulur sikap DPR tak lepas dari tawar-menawar kepentingan. Bekas Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini mengaku mendengar pelbagai rumor?mulai kenaikan gaji anggota DPR, tender jabatan eselon I, sampai perubahan komposisi kabinet. "Saya mendengar dari kawan-kawan tawaran itu sempat muncul," kata Mahfud.

Memang tak semua lobi politik SBY menuai hasil. Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, berkukuh dengan sikap penolakan atas kenaikan harga BBM. Meski mengirim Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, yang juga Sekjen PAN, pemerintah tak berhasil mengubah sikap partai tersebut. Padahal, Hatta Radjasa konon mengusung proposal kenaikan harga bahan bakar langsung ke Ketua Umum PAN Amien Rais. Tapi Amien sudah mengambil keputusan bulat. Hingga detik-detik terakhir voting, Amien bahkan mengontrol secara ketat sikap Fraksi PAN. "Pemerintah tak bisa menaikkan harga BBM. Soalnya, harga produksi minyak kita tak transparan," Amien Rais menegaskan.

Sikap keras Amien Rais berimbas ke Senayan. Fraksi PAN memilih opsi yang menolak kenaikan harga BBM dengan membahas ulang lewat komisi-komisi DPR. Sayangnya, meski mendapat aplaus panjang dari mahasiswa yang berada di balkon ruang rapat paripurna, 53 anggota Fraksi PAN tak mampu membendung arus. Kata Ketua Fraksi PAN, Abdillah Toha, "Yang penting publik tahu bahwa PAN membela kepentingan rakyat."

Setiyardi, Yuliawati