Bukan Disiplin Militer

KARYAWAN Pemda Jawa Barat bakal bertambah hitam. Ini gara-gara instruksi Yogie Suardi Memet, gubernur Jawa Barat yang baru dilantik 20 Mei lalu. Isi instruksi tertanggal 24 Mei itu: semua karyawan di jajaran Pemda Jawa Barat tanpa kecuali diharuskan apel dua kali sehari. Persisnya, pagi pukul 07.30, dan siang menjelang pulang kantor, pukul 14.00. Inilah langkah pertama gubernur bekas pangkowilhan II yang pernah juga menjadi panglima Kodam VI Siliwangi, Jawa Barat, itu, untuk mewujudkan cita-citanya: sebuah pemerintahan yang berdisiplin. Dua hari sebelum instruksi turun, di Kantor Pemda Provinsi sendiri, yakni di halaman Gedung Sate, semacam uji coba apel sudah dilakukan. Dan apel pagi itu tampak kacau. Diduga, biangnya adalah informasi tentang apel yang belum menjangkau semua karyawan. Maka, mereka yang terlambat tampak berkumpul di belakang gedung, takut masuk halaman, sekalipun apel pagi itu tak dihadiri Gubernur. Menurut kepala Hubungan Masyarakat PemdaJawa Barat, H. Yussacc, apel dua kali sehari ini untuk memonitor kehadiran karyawan. Soalnya, mesin absen merk Amano ternyata selama ini tak berkutik bila ada kecurangan. Karyawan yang merencanakan datang terlambat bisa minta tolong temannya untuk memasukkan kartu absennya. Tentu saja muncul komentar-komentar. "Menegakkan disiplin," kata seorang pegawai yang minta tak disebutkan namanya "tak harus dengan apel-apelan. Kalau atasan disiplin, bawahan tentu akan mengikutinya." Yang lain bilang, "Apel boleh saja. Tapi hak karyawan perhatikan, dong." Maksudnya, kenaikan pangkat yang terlambat, dan kenaikan gaji yang tertunda, minta diperhatikan juga. Bahkan gema apel dari Jawa Barat sampai pula ke gedung DPR. Dalam rapat kerja antara Menpan dan Komisi II DPR, Selasa pekan lalu, Marcellinus Adang da Gomez dari FKP mempersoalkan peraturan baru itu. "Terlalu berlebihan," komentar Adang. "Tidak efektif, malah bisa sebaliknya." Maksudnya, justru para karyawan bisa terdorong mengakali apel. Yang senang dengan tradisi baru ini ada juga. Misalnya Ating Suherman, 45, direktur CV Cakrabuana. "Kami jadi mudah bertemu pejabat," kata pengusaha yang sering berhubungan dengan Pemda Provinsi Jawa Barat ini. Mencari pejabat di kantornya, untuk urusan kantor pula, memang sering sulit. Yance Sumolang, direktur Jasa Kencana Bahagia, pernah sangat tidak bahagia. Pengusaha berusia 50 tahun ini pernah selama satu minggu tiap hari datang ke Kantor Gubernur. Keperluan: menyelesaikan urusan proyek. Tapi, di Kantor Gubernur, tiap pagi ia mendapat jawaban bahwa pejabat yang dicarinya belum datang. "Saya bisa menunggu berjam-jam, dan urusan lain bisa berantakan," kata rekanan Pemda Jawa Barat ini. Dan setelah dapat bertemu, ternyata urusan selesai dalam lima menit. Adapun hukuman bagi yang tak hadir dalam apel belum jelas. Yang pasti, Gubernur sudah berjanji tak akan menerapkan disiplin militer. "Tak mungkin karyawan sipil terlambat lalu saya suruh push up atau lari keliling lapangan," kata Yogie seperti diceritakan Yussacc kepada Hasan Syukur dari TEMPO. Memang ada kesan bahwa pegawai negeri tak sepenuhnya bekerja sesuai dengan kewajiban. Dan ini bukan hanya diJawa Barat. Di Yogyakarta pernah ada penelitian oleh Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM. Kesimpulannya, 50% responden (pegawai negeri) ternyata hanya bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Bahkan sebanyak 17% hanya bekerja kurang dari 25 jam. Padahal, jam kerja pegawai pemerintah sudah ditentukan 371/2 jam per minggu. Ide Yogie juga sebenarnya bukan baru. Sejak dua tahun lalu Pemda Sulawesi Selatan sudah melaksanakan apel dua kali. Konon, memang ada hasilnya. Dulu persentase kehadiran pegawai hanya sekitar 50%, kini meningkat menjadi 90%. Yang tak jelas ialah, kalau ukurannya soal hadir, berapa banyak yang hanya sekadar ikut apel. Pagi apel, lalu kabur, kembali ke kantor menjelang apel pulang. Bila benar banyak yang suka kabur, ini tantangan baru bagi Yogie, tentunya.