Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Magelang - Bupati Brebes yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Paramitha Widya Kusuma, tetap menghadiri retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, menerbitkan instruksi agar kader partai berlambang banting itu menunda kehadiran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, Paramitha enggan berkomentar ketika ditemui di Akmil Magelang. Dia berjalan dari tenda menuju Gedung Sudirman pada pukul 13.35. "Jangan ya," kata dia ketika hendak diwawancara.
DPP PDIP melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tentang instruksi harian ketua umum memerintahkan anggotanya yang menjabat kepala daerah untuk menunda perjalanan menuju retret di Akademi Militer Magelang.
Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu, instruksi tersebut terkait kasus hukum yang menyangkut Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti tak mengikuti retret Kepala daerah di Akademi Militer Magelang. "Kami yang kader PDI Perjuangan tidak ikut partisipasi di acara retret Magelang," ujar dia melalui pesan singkat.
Agustina merasa perlu segera menjalankan program yang diusungnya untuk. "Hari ini kami akan langsung persiapan penanganan sampah dan evaluasi dampak Banjir," katanya.
Senada, Bupati Temanggung Agus Setyawan juga menunda keberangkatan menuju retret di Akmil Magelang. Dia mengaku mematuhi instruksi yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
"Kami sebagai petugas partai masih menunggu komando dari DPP," kata dia melalui sambungan telepon. "Menunggu arahan dari DPP."
Meski demikian, Agus mengatakan barang-barang perlengkapannya telah berada di lokasi retret. "Sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri H-1 sudah harus masuk," ujar dia
Pilihan editor: PDIP perlu Jelaskan soal Larangan Kepala Daerah Ikut Retret
Foto 
