Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespons usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dia menyebut, usulan tersebut layak untuk didiskusikan lebih lanjut guna memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Kalau demokrasi seperti ini, akan sangat berbiaya tinggi,” kata Cak Imin saat ditemui usai agenda Silaturahmi Kebangsaan Mengenang Gus Dur di kompleks MPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 13 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Eks Wakil Ketua DPR itu menyatakan, salah satu spirit demokrasi di Indonesia adalah musyawarah mufakat. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa evaluasi terhadap mekanisme pemilihan langsung di level pilkada perlu dipertimbangkan.
"Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira, saya mendukung. PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, Mari kita diskusikan bersama," tutur dia.
Cak Imin juga menanggapi kekhawatiran bahwa usulan tersebut dapat mengebiri kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi. Dia menekankan bahwa seluruh pendapat perlu didiskusikan.
"Mari kita diskusikan, karena demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan para pemilik uang, sehingga rakyat juga dirugiin," tutur dia.
Imin juga tak menampik bahwa yang mestinya dilakukan adalah evaluasi terhadap sistem, bukan justru mengubah sistemnya. Dia menyebut usulan itu merupakan ide awal yang harus terus didiskusikan.
"Tentu kita usahakan sistemnya yang diperbaiki, bukan secara hak demokrasinya. Tapi, ide DPRD saya kira ide awal yang harus kita terus diskusikan," ujar Cak Imin.
Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, juga sebelumnya menegaskan bahwa partainya mendukung penuh usulan Prabowo itu. Dia menyebut, sudah saatnya sistem politik Indonesia yang berbiaya tinggi diperbaiki.
Jazilul mengatakan, usulan Prabowo itu sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik. "Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik," kata dia melalui keterangan tertulis pada Jumat, 13 Desember 2024.
Selama ini, kata dia, PKB mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, bukan dipilih langsung oleh rakyat. Pasalnya, otonomi daerah sejatinya berada di tingkat kabupaten dan kota.
"Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Jadi, gubernur bisa dipilih DPRD. Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota."
Dia menuturkan, perbaikan sistem politik itu bisa dilakukan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU lainnya. "Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan," tutur Jazilul.
Sebelumnya, Prabowo mengusulkan agar pesta demokrasi untuk memilih DPRD saja. Setelah itu, DPRD lah yang akan memilih gubernur hingga bupati.
Menurut dia, sistem itu lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya. "Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam sambutannya pada Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, pada Kamis, 12 Desember 2024.
Prabowo menyatakan, opsi itu bisa dilakukan untuk menekan besarnya anggaran untuk menggelar pilkada. Anggaran sebesar itu, kata Prabowo, lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
"Efisien enggak keluar duit? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi," kata Prabowo.
Dia juga menyinggung banyaknya anggaran politik yang harus dikeluarkan oleh peserta pilkada. Mengingat hal itu, Prabowo menyarankan perlu ada evaluasi sistem secara bersama-sama.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
