Cara Jakarta Merayu Papua

WAJAH Willy Mandowen mengeras. Dengan suara bariton yang tegas, pria tinggi besar anggota Dewan Adat Papua ini menganggap sepi rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucurkan Rp 12,7 triliun untuk pembangunan Papua. ”Toh, uang itu diambil dari tanah Papua, lalu dikembalikan lagi. Jadi, tidak ada beda-nya,” katanya enteng.

Pendapat itu dilontarkan dalam rapat khusus Dewan Adat Papua dengan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu pekan lalu. Semua peserta rapat kontan terdiam. Mandowen hadir bersama Ketua Dewan Adat Papua, Tom Beanal.

Beberapa hari sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yu-dhoyono memang menyatakan telah mengalokasikan dana Rp 12,7 triliun untuk pengen-tas-an kemiskinan, pembangun-an pendidikan dan kesehatan di Papua. Presiden juga yakin uang itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik oleh semua pemimpin Papua.

Pertanyaan sempat muncul, misalnya dari mana belasan triliun itu akan diambil. Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Daerah DPR Sayuti Asyathri menduga dana itu berasal dari PT Freeport Indonesia. ”Kalau bukan Freeport, dari mana? Bukankah dana nonanggaran sudah tidak ada lagi,” kata politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu.

Juru bicara Presiden, Andi Mallarangeng, kemudian buru-buru menjelaskan bahwa dana untuk Papua itu diambilkan dari Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Nega-ra 2006, yang sudah disetujui parlemen medio tahun lalu.

Dalam APBN 2006, tercatat dana alokasi umum untuk Papua berjumlah Rp 6,96 triliun. Adapun dana alokasi khusus untuk provinsi ini sebesar Rp 656,7 miliar. Kedua jenis dana ini diberikan pemerintah pusat kepada daerah de-ngan jumlah bervariasi sesuai dengan asas pemerataan dan kebutuhan pembangunan masing-masing. Papua juga masih mendapat dana otonomi khusus Rp 2,7 triliun. Penerimaan lainnya diduga berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam sehingga jumlahnya mencapai Rp 12,7 triliun.

Andi Mallarangeng sendiri tidak membeberkan perinciannya. Dia hanya menyebut, dana untuk Papua lebih besar dari penerimaan pemerintah pusat dari PT Freeport, perusahaan tambang emas yang beroperasi di provinsi itu. Menurut Andi, pemerintah hanya mendapatkan duit se-kitar Rp 8 triliun per tahun dari perusahaan itu.

Dibanding dengan dana yang diberikan untuk provinsi lain, jatah untuk Papua memang terbilang besar. Provinsi Aceh, misalnya, setiap tahun hanya mendapat duit Rp 8 tri-liun dari APBN. Pemerintah sengaja mengungkap lagi angka itu buat merayu Papua. Soalnya, ”Saat ini berkembang pendapat bahwa pemerintah Indonesia hanya mengeruk kekayaan Papua tanpa memberikan apa-apa, ” kata Andi.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Simon Patrice Morin, juga membenar-kan bahwa jumlah dana yang diberikan Jakarta untuk- Papua meningkat terus setiap tahun. Dua tahun lalu, misalnya, dana otonomi khusus untuk Papua hanya Rp 1,5 triliun, dan jumlah dana alokasi umum dan alokasi khusus cuma Rp 3,5 triliun.

Tapi Simon meragukan manfaat duit itu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Soalnya, sebagian besar dana merupakan alokasi umum yang digunakan untuk menggerakkan roda pemerintahan. Dana itu habis untuk belanja gaji pegawai. ”Duit itu seperti dibuang ke laut karena tidak jelas manfaatnya untuk rakyat,” katanya.

Berkali-kali ditegaskan pula oleh Mandowen dalam pertemuannya dengan parlemen, uang saja tidak bisa menyelesaikan persoalan. ”Ada banyak persoalan lain seperti trauma masa lalu dan pelurusan sejarah yang ha-rus dicari solusinya,” ujarnya.

Wahyu Dhyatmika