Dari sebuah kunci inggris

BEBERAPA lukisan, antara lain karya Sadali, Sriyani dan Hassan Dja'far menghiasi ruang kerjanya. Di luar, sepanjang tangga sempit menuju kantor Direktur Utama PT Pelni ini, tergantung pula beberapa sketsa Ipe Maaruf dan Lian Sahar. "Saya sering sampai malam di sini. Supaya ada keseimbangan, saya buat tempat kerja ini (sedemikian rupa) hingga menimbulkan kesan enak, untuk melewatkan waktu," kata Husseyn Umar, 50 tahun, Dir-Ut Pelni pekan lalu. Mengumpulkan lukisan, dan "sesekali nongkrong di Pasar Seni", Ancol tampaknya merupakan sisa masa lalu Husseyn. Dir-Ut Pelni ini pada tahun 1950-an pernah dikenal sebagai sastrawan: menulis sajak, cerpen, sandiwara dan kritik seni di berbagai majalah budaya seperti Mimbar Indonesia, Siasat dan Kisah. Husseyn Umar juga termasuk salah satu pendiri IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia). Semasa mahasiswa, ia pernah ikut duduk dalam Dewan Mahasiswa UI yang diketuai Emil Salim. Teks lagu Mars Mahasiswa UI ditulis oleh Husseyn. Tamat Fakultas Hukum UI pada 1957, Husseyn sebagai penerima Ikatan Dinas pemerintah, langsung bekerja di Kementerian Pelayaran. Setelah 5 tahun menjabat Atase Perhubungan di Negeri Belanda, pada 1974 ia ditunjuk sebagai Dir-Ut PT PANN yang pertama. Sampai 1979 tatkala ia diangkat menjadi Dir-Ut PT Pelni. Yang tetap pada Husseyn, yang pernah memenangkan kejuaraan dansa ballroom di Jakarta pada 1950-an adalah pakaiannya yang selalu rapi. Selain busana yang necis, cara bicaranya juga terkendali dan hati-hati terutama kalau mengenai Pelni. Berikut adalah sebagian wawancara Susanto Pudjomartono dari TEMPO dengan Husseyn Umar, pekan lalu. Bagaimana ceritanya sampai Anda diangkat menjadi Dir-Ut Pelni? Biar bagaimana saya kan pegawai pemerintah yang bisa saja mendapat berbagai penugasan. Kami harus menyesuaikan diri dengan tugas yang diberikan, sedikit banyak seperti kunci Inggris, di mana-mana harus pas. Pelni dulu dianggap bobrok dan nyaris bangkrut. Apa langkah pertama Anda? Saya waktu itu tidak melihat Pelni sebagai perusahaan yang bobrok dan semrawut. Sebagai perusahaan yang cukup tua, Pelni sudah established cukup mempunyai ketentuan sebagaimana layaknya suatu perusahaan. Hanya saya lihat perlu penataan kembali tata-kerja dan peningkatan fungsi pengendalian dan pengawasan perusahaan secara menyeluruh. Saya mencoba menghidupkan kembali the normal shipping practices dalam Pelni. Maksudnya? Saya kira ini terjadi bukan di Pelni saja: banyak peraturan yang secara sadar atau tidak, telah diabaikan. Misalnya muatan tidak dihitung atau dihitung secara tidak cermat. Saya menyusun triprogram. Pertama, meningkatkan pelayanan dan penghasilan perusahaan semaksimal mungkin, kedua menekan biaya dan yang terpenting yang ketiga: meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan dalam seluruh tubuh perusahaan. Bagaimana hasilnya? Sekarang orang mulai tergugah untuk lebih tertib. Semua ini makan waktu. Dan lagi hal ini tidak tergantung pada Pelni saja. Keberhasilan suatu jasa angkutan sangat tergantung banyak pihak lain terutama masyarakat dan instansi-instansi pelabuhn. Ini merupakan suatu upaya yang terus-menerus. Dulu disebut-sebut ada yang namanya Mafia pelayaran, yang antara lain menguasai bidang angkutan laut. Dalam rangka penertiban, saya turunkan Tim Penertiban dan Penataan kembali cabang-cabang. Sasaran pertama lima cabang utama Pelni: Belawan, Tanjungpriok, Surabaya, Ujungpandang dan Singapura. Ini dimulai sekitar pertengahan 1980. Pendekatannya menangani masalah tata-kerja. Banyak kelemahan yang kelihatan, misalnya kekurangjelasan prosedur kerja. Mungkin ada orang yang kurang trampil atau sudah terlalu lama hingga punya interest tertentu. Ini yang kami tata kembali. Jadi kalau dikatakan ada Mafia tadi kami tangani dengan cara ini. Kami hidupkan praktek-praktek perkapalan yang normal. Dulu memang terjadi, barang tak diukur sebagaimana mestinya. Dokumen tak diisi hingga kami kehilangan jejak. Kami sekarang telah melewati suatu periode di mana yang menentukan adalah EMKL. Mereka yang membikin dokumen, masuk dalam gudang, sampai ke dermaga, bahkan sampai ke atas kapal. Dalam penertiban ini kami tak bisa segera berhasil. Kami perlu pengertian pihak yang mengirim barang, yakni EMKL. Sekarang tentang Tampomas II. Sidang Mahkamah Pelayaran menunjukkan para ABK tidak menguasai peralatan. Malah ada jurumudi yang butahuruf. Bagaimana? Secara kualitatif pelaut kami memang harus ditingkatkan. Tapi para personil laut secara teratur kami beri kesempatan untuk memperoleh ijazah yang lebih tinggi. Para perwira bisa mengikuti kursus tambahan Ilmu Pelayaran. Ada juga sarana pendidikan untuk para tamtama dan pelaut rendahan. Dalam rangka pengadaan kapal, para pelaut juga dikirim ke luar negeri. Dalam waktu dekat akan diselenggarakan kursus penyegaran pada semua ABK secara teratur. Tentang ketrampilan? Secara dinas dan undang-undang sudah menetapkan harus adanya latihan rutin di atas kapal. Yang terpenting adalah enforcement (pelaksanaan). Ini memang harus ditingkatkan. Dan sekarang ini semua sudah dilakukan. Jadi apa arti musibah Tampomas II buat Pelni? Ini pelajaran tidak saja buat Pelni, tapi buat semua orang. Kami sendiri telah mengambil beberapa langkah agar peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi. Misalnya pengetatan pelaksanaan peraturan serta pengamanan muatan. Dalam hal ini kami tidak bisa melakukannya sendiri. Masyarakat harus membantu. Setelah musibah ini kami sebetulnya agak lega: masyarakat tidak memaksa lagi seperti dulu.