Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk program pemeriksaan kesehatan gratis. Anggaran tersebut berasal dari alokasi anggaran Kementerian Kesehatan serta Presiden Prabowo Subianto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ada yang dari Kemenkes dan quick win, ditambah sama Pak Prabowo," kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Program pemeriksaan kesehatan gratis ini akan mulai direalisasikan pada 10 Februari mendatang. Kegiatan ini akan menyasar 280 juta penduduk. Tapi Budi memperkirakan anggaran Rp 4,7 triliun itu cukup untuk 200 juta penduduk.
Meski begitu, Budi memprediksi bahwa penerima manfaat program ini tidak akan sampai 200 juta penduduk pada Juni 2025. "Mungkin di tahun pertama hanya sampai 100 juta saja," kata dia.
Budi mengatakan pemerintah masih membuka peluang menambah anggaran program tersebut. Penambahan tersebut akan disesuaikan kebutuhan dana di lapangan. "Nanti kami lihat. Kalau ternyata memang butuh, kami minta," katanya.
Program pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal, kegiatan ini akan menjangkau 60 juta orang. "Kami harapkan makin lama, makin naik terus," ujar Budi.
Kementerian Kesehatan menyiapkan 10 ribu puskesmas dan 15 ribu klinik sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan ini akan dibagi menjadi dua grup, yaitu kelompok anak usia di bawah 6 tahun dan di atas 6 tahun atau usia anak sekolah.
Pemeriksaan kesehatan bagi anak usia di bawah 6 tahun dapat dilakukan setelah ulang tahun. Sedangkan pemeriksaan kesehatan bagi anak usia sekolah akan dilakukan saat masuk sekolah. "Kenapa? Supaya enggak penuh puskesmas karena ini 280 juta orang," kata Budi.
Anastasya Lavenia berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan Editor : Pemangkasan Anggaran di Kementerian Pendidikan Mencapai Rp 6 Triliun
